Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meminta agar aparat kepolisian melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), agar penyaluran BBM tepat sasaran kepada masyarakat.
"Terkait dengan penyaluran BBM dari SPBU apakah sudah tepat sasaran atau tidak, itu saja, karena BBM menyangkut hajat hidup masyarakat," kata Fransiskus Diaan, di Putussibau, Kapuas Hulu, Jumat.
Fransiskus khawatir ada "permainan" oleh pemilik SPBU sehingga penyaluran tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan BBM langka dan mengalami kenaikan harga di kios pengecer.
Sebagai informasi, hampir sepekan terakhir ini harga BBM jenis pertalite yang dijual di kios pengecer mengalami kenaikan yang biasanya hanya Rp12 ribu per liter, naik menjadi Rp15 ribu, bahkan ada yang menjual Rp15 ribu per liter.
Kondisi tersebut menjadi keluhan masyarakat di Kota Putussibau dan sekitarnya, selain harga pertalite di tingkat pengecer mengalami kenaikan, masyarakat juga sulit mendapatkan BBM di SPBU.
Fransiskus mengaku dirinya sudah melakukan pengecekan ke Pertamina, bahwa berdasarkan data jumlah penduduk dan kuota BBM mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu.
Meskipun demikian, perlu dilakukan pengecekan kondisi di SPBU, jika terbukti ada penyaluran BBM di SPBU yang tidak sesuai maka perlu ditindak tegas.
"Kalau stok BBM stabil seperti biasa tetapi terjadi kelangkaan berarti ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti," ucapnya.
Selain kekhawatiran adanya permainan di SPBU, Fransiskus juga mengatakan pengurangan kuota dari Pertamina bisa juga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan BBM di tengah masyarakat yang mengakibatkan harga minyak pertalite mengalami kenaikan.
"Jika ada pengurangan kuota itu sudah menjadi ranah Pertamina, bisa jadi juga salah satu penyebab kelangkaan, tapi kami akan mempertanyakan itu ke Pertamina," kata Fransiskus.
Ia pun mendukung rencana DPRD Kapuas Hulu untuk memanggil pemilik SPBU agar perwakilan masyarakat dapat mengetahui penyebab kelangkaan BBM.
Fransiskus mengatakan akan berupaya mengatasi persoalan BBM tersebut, sebab BBM menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat.
"Yang jelas saya minta aparat penegak hukum lakukan monitoring terhadap penyaluran BBM di SPBU," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025