Tayan (Antara Kalbar) - Ketua Panja Daerah Otonom Baru Komite I DPD RI Paolus Yohanes Sumino menilai Tayan layak menjadi daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat.
"Dari segi potensi ekonomi, Kabupaten Tayan layak untuk dibentuk," kata Paolus Yohanes disela verifikasi Tim Komite I DPD RI di Tayan, Sanggau, Selasa.
Saat pertemuan dengan jajaran Pemda Sanggau, DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Provinsi Kalbar, serta jajaran tokoh adat, masyarakat calon Kabupaten Tayan, ia mengingatkan bahwa usulan pembentukan daerah otonom baru itu bukan keinginan segelintir pihak atau elit politik belaka.
"Tetapi keinginan rakyat, supaya nanti tidak ada penyesalan setelah ini ditetapkan," ujar dia.
Ratusan warga yang memadati Balai Pertemuan Umum Tayan Hilir itu menjawab serentak, "keinginan rakyat".
Ia melanjutkan, ada yang perlu diperhatikan yakni angka pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
"Padahal, dari segi potensi luar biasa, harusnya bisa diatas lima persen," kata Paolus Yohanes dari dapil Papua itu.
Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Tayan, Losianus menuturkan, entah sudah berpuluh kali bertemu dan berkumpul di tempat ini.
"Sejak Desember 2007, bahkan dua dari lima deklarator, sudah mendahului kita," katanya.
Ia juga salut dengan anggota Komite I DPD RI asal Kalbar, Ishaq Saleh yang sudah beberapa kali ke Tayan untuk mendukung persiapan menjadi daerah otonom baru.
"Ini adalah hari yang kami nanti-nantikan," kata Losianus. Pihaknya pun merasa tersanjung dengan kunjungan DPD RI.
Sementara Ishaq Saleh mengatakan, ia hanya bersikap sebagai fasilitator agar Kabupaten Tayan terwujud.
"Ini juga butuh dukungan teman-teman di Komite I. Mari tunjukkan kalau Tayan siap," katanya menegaskan.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Kamarullah mengatakan, tinjauan dilakukan di tiga daerah otonom baru yakni pemekaran Simalungun (Sumut), Adonara (NTT) dan Tayan (Kalbar).
"Kita sudah melihat bagaimana Tayan sudah sangat lengkap, dukungan pemerintahan, termasuk batas wilayah, dimana lokasi pemerintahan, bisnis, serta permukiman," kata Kamarullah dari Sultra.
Hasil dari kunjungan itu akan dibawa ke rapat pleno di Komite I sebelum disampaikan ke rapat paripurna.
Rapat pleno tingkat komite rencananya pada 7 - 9 Oktober, dan paripurna pada 25 Oktober.
