Jakarta (Antara Kalbar) - Sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai Prabowo Subianto tidak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014 karena diduga kuat memiliki permasalahan hukum dan moral terkait penghilangan paksa 13 aktivis 1997-1998.
"Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai Prabowo Subianto tidak pantas maju menjadi kandidat presiden 2014 karena memiliki permasalahan hukum dan moral. Penolakan terhadap capres melanggar HAM adalah bentuk perjuangan melawan lupa demi memajukan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang lebih baik," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa Poengky Indarti di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.
Pada hari Rabu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Setara Institute, Human Rights Working Group, sejumlah keluarga korban tragedi Trisakti, keluarga korban penghilangan paksa dan LSM lain, datang ke Komnas HAM menuntut lembaga negara itu memeriksa Prabowo Subianto dan mantan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen.
Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus kala itu, sedangkan Kivlan Zen belum lama ini menyatakan mengetahui dimana 13 orang hilang itu ditembak dan dikuburkan.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai, Prabowo selaku mantan Danjen Kopassus kala itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab komando. Terlebih berdasarkan keterangan sebagian orang yang diculik dan dibebaskan, bahwa mereka bertemu dengan sebagian besar dari 13 orang yang kini masih hilang, di Pos Kotis markas Kopassus di Cijantung.
Direktur Human Rights Working Group Rafendi Jamin mengatakan kasus-kasus kejahatan yang diputihkan (impunitas) hanya dapat diselesaikan dengan adanya peluang politik, maka atas dasar itu lah Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bergerak disaat pemilu presiden akan berlangsung.
Meskipun demikian koalisi tersebut menegaskan tidak memiliki urusan dengan peristiwa politik yang tengah terjadi.
"Persoalan impunitas hanya bisa diselesaikan dengan adanya peluang politik. Seluruh dunia akan mengecam ketika peluang politik ini tidak dipergunakan, dan akan menjadi dosa besar di masa depan bagi Komnas HAM," kata dia.
Ketua Setara Institute Hendardi menambahkan, urusan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa hanya lah mendorong dibukanya tabir kebenaran dan dan ditemukannya 13 orang hilang itu.
Dia menekankan pihaknya tidak ada urusan dalam membela salah satu kandidat capres tertentu atau menghalangi pencapresan Prabowo.
"Kalau ada tuduhan politisasi terhadap gerakan ini, menurut kami itu sesuatu yang keliru. Tetapi memang saya tidak menampik bahwa pemilu menjadi ajang peradilan politik dengan menyeleksi orang-orang yang bermasalah di masa lalu," ujar Hendardi.
Pada kesempatan itu Komisioner Komnas HAM Nurcholis menyatakan pihaknya akan segera menentukan sikap atas kemungkinan pemanggilan Prabowo Subianto dan Kivlan Zen untuk menggali informasi terkait penghilangan paksa 13 aktivis.
"Kami pastikan hari ini akan ada sikap dari Komnas HAM. Memang ada saran-saran yang kuat untuk meminta informasi dari Prabowo dan Kivlan Zen," kata Nurcholis.
Ketua Komnas HAM Hafid Abbas meminta seluruh pihak percaya bahwa Komnas HAM selalu bekerja untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
