Hulu, Kalimantan Barat terpaksa dibatalkan, sebab dana pembangunan dari anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp1,5 milyar ditarik kembali.
" Dana tersebut ditarik karena ada penghematan anggaran dari Dirjen sehingga terpaksa Kakanwil Provinsi Kalbar mengambil kebijakan anggaran untuk pondok pesantren Badau yang ditarik," jelas Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu,Dahroman diruang kerjanya, Selasa.
Atas kebijakan tersebut dirinya merasa sedikit kecewa, sebab Dahroman mengaku punya beban moral kepada masyarakat perbatasan yang sudah berharap pembangunan pondok pesantren. Apalagi kata Dahroman, pembangunan pondok pesantren untuk perbatasan di Indonesia hanya terdapat di
5 titik, salah satunya di kalimantan Barat tepatnya di Kecamatan Badau.
"Seharusnya jikapun ada pemangkasan anggaran janganlah sampai untuk pembangunan pondok pesantren di perbatasan yang di pangkas,sebab bagaimanapun juga Pemerintah sudah memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan," tutur Dahroman.
Menurut Dahroman, masyarakat di Kecamatan Badau sudah sangat berharap, bahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan pondok pesantren tersebut sudah disiapkan dan sudah digusur. " Saya minta maaf kepada masyarakat perbatasan atas kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat juga memahami kondisi yang sedang dihadapi negara kita," ujarnya.
Dahroman pun mengaku belum mengetahui kapan akan dianggarkan kembali pembangunan pondok pesantren untuk perbatasan,namun Ia berjanji akan melakukan koordinasi hingga ke Pusat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Hidayatul Mujtahidin Perbatasan, Abdul Gani mengungkapkan masyarakat perbatasan menyambut baik rencana pendirian pondok pesantren tersebut, dan sudah dilakukan sosialisasi, sebab pondok pesantren dapat membantu Pemerintah dalam menyiapkan moral khususnya umat islam,sehingga moral dan martabat Bangsa Indonesia di perbatasan tidak rusak. " Sebenarnya pondok pesantren perbatasan ini nantinya dapat membentengi masyarakat dari terorisme dan paham - paham radikal,apalagi rencana pembangunan di daerah perbatasan,"kata nya.
Menurut Dahroman, masyarakat di Kecamatan Badau sudah sangat berharap, bahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan pondok pesantren tersebut sudah disiapkan dan sudah digusur. " Saya minta maaf kepada masyarakat perbatasan atas kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat juga memahami kondisi yang sedang dihadapi negara kita," ujarnya.
Dahroman pun mengaku belum mengetahui kapan akan dianggarkan kembali pembangunan pondok pesantren untuk perbatasan,namun Ia berjanji akan melakukan koordinasi hingga ke Pusat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Hidayatul Mujtahidin Perbatasan, Abdul Gani mengungkapkan masyarakat perbatasan menyambut baik rencana pendirian pondok pesantren tersebut, dan sudah dilakukan sosialisasi, sebab pondok pesantren dapat membantu Pemerintah dalam menyiapkan moral khususnya umat islam,sehingga moral dan martabat Bangsa Indonesia di perbatasan tidak rusak. " Sebenarnya pondok pesantren perbatasan ini nantinya dapat membentengi masyarakat dari terorisme dan paham - paham radikal,apalagi rencana pembangunan di daerah perbatasan,"kata nya.
Kr_Mwr/N004/tri hanjaya/ dll