Kemendagri ajak seluruh pemda wujudkan visi Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan hal ini juga berlaku bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang tengah berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.

"Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk itu, daerah diminta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mendukung visi tersebut," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.



Dia juga menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan serta berkesinambungan.

Paradigma tersebut juga semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah. Dirinya menambahkan daerah dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

"Tentu saja ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, butuh keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, ada aspek lain dalam pembangunan daerah. yaitu adanya komitmen kepala daerah hingga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mewujudkan visi bersama pembangunan daerah," ujarnya.



Yusharto juga mengimbau Pemprov Maluku melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan dan dicatat sebagai inovasi. Sebab, keberadaan inovasi berbasis potensi lokal ini akan mendukung pembangunan terlaksana sesuai target.

Sejauh ini, Yusharto mengatakan pihaknya juga sangat mengapresiasi pencapaian yang diraih Pemprov Maluku Utara khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang menempatkannya dalam urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, maupun kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi itu dapat terwujud dengan baik," pesan Yusharto.