Dinas Pertanian Kalbar Siap Dukung Pembentukan Bumdes

Pontianak  (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Hazairin menyatakan pihaknya akan mendukung penuh rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di seluruh wilayah Kalbar.

"Kita akan sangat mendukung rencana itu, karena dengan dibentuknya BUMDes di setiap desa, maka nantinya Desa yang akan mengelola sendiri hasil potensi daerahnya, khususnya dibidang pertanian," kata Hazairin di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, jika wacana itu diwujudkan, ke depan bantuan pertanian yang ada pada pihaknya, dapat disalurkan kepada BUMDes tersebut. Bantuan itu bisa saja seperti alat penggilingan padi dan alat pertanian lainnya yang dapat mendukung keberadaan BUMDes tersebut.

Hazairin menyatakan dukungan itu karena mengingat potensi dari desa akan terangkat dengan adanya BUMDes. Alasan lainnya BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa.

"Jadi petani tidak lagi menjual gabah, melainkan sudah dalam bentuk beras. Nanti BUMDes yang akan menyiapkan itu. Tetapi dengan adanya BUMDes ini, adalah cara agar desa bisa membangun usaha sendiri dari potensi desanya karena ini bergerak di sektor hilir.

Namun dia mengingatkan produk yang diserapkan BUMDes tidak hanya pada satu komoditas saja. Meskipun padi menjadi komoditas unggulan, produk lain juga bisa diserap untuk meningkatkan nilai tambah desa.

Sebelumnya, wacana BUMDes tersebut sempat dilontarkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan saat berkunjung ke Kalimantan barat belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo diketahui juga mendorong terbentuknya BUMDes. Menurutnya BUMDes bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.

Tercatat saat ini jumlah BUMDes di Indonesia sudah mencapai 12.095 badan usaha. Jumlah itu masih jauh dari jumlah total desa yakni sebanyak 74.744 desa.

Hazairin berharap ada beberapa desa di Kalbar yang bisa menjadi percontohan pengelolaan BUMDes yang baik. Tentunya pengelolaan itu sesuai dengan potensi masing-masing desa.

"Saya rasa peluang ini harus dimanfaatkan benar oleh pemerintah desa agar berbagai potensi yang ada di desanya bisa dikelola sendiri, sehingga bisa menjadi salah satu PAD bagi desa," tuturnya.


(U.KR-RDO/N005)