Sintang (Antaranews Kalbar) - Akper Sintang tengah dikaji untuk diambil alih Kemenkes. Terkait itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Usman Sumantri bersama Bupati Sintang Jarot Winarno sedang mendiskusikan lebih lanjut.
Bupati Sintang Jarot Winarno di Sintang, Rabu menuturkan, saat bertemu dengan Usman Sumantri di Sintang menyambut baik adanya visitasi dari Kementerian Kesehatan terhadap alih kelola Akper Sintang dari Pemprov Kalbar.
"Kami setujui semua alih kelola ini. Agar nanti bisa cepat berdiri Poltekkes Pontianak kampus Sintang yang dikelola Kementerian Kesehatan," kata Jarot.
Dikatakan Jarot, adanya Perundang-undangan yang baru, menetapkan bahwa Pemprov dan Pemkab tidak boleh mengelola perguruan tinggi negeri. Jadi sebagai solusinya, gubernur sudah berkirim surat kepada Poltekkes untuk mengambil alih Akper Sintang yang merupakan milik Pemprov Kalbar.
Akper Sintang ini nanti akan menjadi Poltekkes Pontianak Kampus Sintang, yang dikelola oleh Kemenkes. "Jadi nanti jika terbentuk Provinsi Kapuas Raya, maka namanya Poltekkes Kapuas Raya," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Andy Jap mengatakan, perguruan tinggi tidak boleh lagi dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tapi oleh pemerintah pusat.
"Kami menginginkan Akademi Keperawatan milik Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang harus tetap ada, walau pengelolanya adalah Kementerian Kesehatan," kata Andy Jap.
Andy Jap mengatakan, jika tidak ada Akper di Kabupaten Sintang, maka masyarakat di daerah ini sulit untuk kuliah. "Tentu kasihan masyarakat di sini, kalau mau masuk keperawatan harus jauh ke Pontianak. Jadi Pemprov berkeinginan Akper ini tetap ada di Sintang," katanya.
Dikatakan Andy, pemerintah pusat juga harus melakukan kajian untuk mempertimbangkan semua ini.
Sementara Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM-Kes) Kemenkes, Setiadi Nugroho mengungkapkan, bahwa kedatangan Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan RI ke Sintang untuk visitasi adanya rencana pengalihan Akper Provinsi Kalbar di Sintang.
Setiadi Nugroho mengatakan, Pemprov Kalbar dan Pemkab Sintang memang masih menginginkan Akper tetap berada di Sintang. Hal ini sangat baik, karena Akper Sintang menjadi perguruan tinggi keperawatan yang berada di wilayah perbatasan.
Dia mengatakan, hasil pantauan dari visitasi sudah dilaksanakan. "Jadi tadi kami sudah memantau dan melakukan visitasi terhadap Akademi Keperawatan Pemprov Kalbar yang berada di Sintang. Kita sudah siapkan instrumen penilaiannya," kata dia.
Ia menambahkan, saat ini ada 33 Poltekkes minta dialihkelolakan oleh Kemenkes. Tapi hanya 19 yang dinyatakan memenuhi syarat dan sudah diserahterimakan. Sementara untuk Akper Sintang, kalau hasil penilaian dari visitasi lolos verifikasi, maka nanti pimpinan yang mengambil keputusan, yakni Kemenristedikti, Kemenkes dan Kemendagri.
