Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta pemerintah daerah dan aparat PNI dan Polri untuk melakukan penegakan aturan sebagai cara efektif mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahunnya.
"Sebab dengan penegakan aturan bisa menekan karhutla yang ada, dan ini sudah saya buktikan untuk pencegahan karhutla yang terjadi di kota Pontianak beberapa waktu yang lalu, saat saya menjadi Wali kota Pontianak," kata Sutarmidji saat memberikan arahan dalam Rakor Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar, Jumat.
Dia menyatakan, saat itu dirinya membuat peraturan Wali kota tentang lahan yang dibuka dengan sengaja di bakar, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun. Dan hasil penyelidikan ternyata lahan itu dibakar untuk membuat perumahan, sehingga dirinya perintahkan untuk pembekuan IMB.
Sedangkan untuk lahan terbakar sendirinya yang tidak dijaga oleh pemilik lahan, dalam peraturan yang dibuatnya saat menjadi Wali Kota Pontianak itu, ia melarang berbagai kegiatan di dalam wilayah lahan yang terbakar sendirinya.
Dampak dari penegakan aturan yang diterapkan, karhutla yang terjadi dapat ditekan."Sejak ditegakkan peraturan yang saya buat saat jadi Wali Kota Pontianak karhutla di kota Pontianak sangat kecil bahkan tidak ada," tegasnya.
Untuk mencegah karhutlah pada tahun ini, Sutarmidji mewacanakan program desa mandiri yang diyakini bisa menjadi solusi dalam penanganan dan pencegahan karhutla yang ada di Kalbar.
Bahkan menurutnya karhutla tidak akan terjadi dengan adanya konsep ini.?"Konsep yang paling bagus itu desa mandiri, dengan 50 indikator itu kita bisa melibatkan masyarakat untuk bidang apa saja termasuk pencegahan karhutla," katanya.
Untuk perusahaan yang dengan melakukan karhutla guna membuka lahan perkebunan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Polda Kalbar beserta dengan Kodam XII Tanjungpura untuk bersama-sama dalam mencegah Karhutlah.
Tidak hanya itu saja, Sutarmidji akan melakukan penandatanganan status Siaga Darurat Karhutla tahun 2019.?"Hari ini saya akan lakukan pendatangan kenaikan status siaga darurat Karhutlah," katanya.
Sementara itu Kepala BNPB RI, Letjen (TNI) Doni Monardo menyatakan, langkah strategis dalam pencegahan karhutla telah berkoordinasi dengan pemerintah Kalbar dengan melakukan menaikkan status siaga darurat Karhutla, guna BNPB bisa mengalokasikan anggaran untuk kesiapan pencegahan Karhutla.
"Berdasarkan dari pendapat kapolda dan pangdam XII/ TPR serta Gubernur, 99,9 persen Karhutlah terjadi perbuatan manusia. Oleh karena itu, pendekatan kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla yang sangat penting," katanya.
Dia menambahkan, berdasarkan data BMKG bahwa dalam waktu dekat Provinsi Kalbar akan memasuki musim kemarau dan ini perlu pencegahan secara bersama-sama.
"Dari BMKG kita mendapatkan laporan bahwa bulan April sudah memasuki musim kemarau, ini yang harus kita cegah secara bersama-sama," katanya.
Pada rakor tersebut, BNPB juga memberikan bantuan beberapa alat untuk penanganan Karhutla di Kalbar. Rakor tersebut dihadiri oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono dan Pangdam XII/ Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi?serta kepala daerah kabupaten dan kota yang ada di Kalbar.
