Pemprov Kalbar dapatkan insentif Rp.10,88 miliar untuk bansos

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan pihaknya mendapatkan insentif penanganan inflasi paling besar di Indonesia dengan nilai Rp10,88 miliar dan akan digunakan untuk penyaluran bansos.

"Alhamdulillah, kerja keras kita untuk tangani inflasi ini Insya Allah bagus. Seluruh Indonesia yang dapat insentif penanganan inflasi paling besar itu Kalimantan Barat sebesar Rp10,88 Miliar dan dana ini akan saya gunakan sebagian untuk bansos dan untuk operasi pasar," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Untuk penanganan inflasi di Kalbar, sejauh ini, pihaknya terus menyalurkan bansos hingga daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Dalam kesempatan pembagian bansos, saya minta masyarakat Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia, harus bersatu padu, membangun kampung halaman kita ini, jangan sampai ketinggalan kereta. Kita harus mampu menunjukkan bahwa masyarakat Temajuk itu bisa, jangan bercerai berai apalagi saling berselisih," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar Moh. Wahyu Yulianto mengatakan penyelenggaraan pasar murah dan bantuan sosial (bansos) yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi langkah efektif yang mampu menekan inflasi daerah di wilayah itu.

"Kami mengapresiasi berbagai upaya daerah menjaga kestabilan harga barang, apa yang dilakukan merupakan antisipasi bagaimana pemerintah daerah juga ikut mengawal pergerakan harga. Pertama, tentu menjaga kestabilan dan kemudian apabila ada yang memang harus naik, tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi, jadi sangat bagus," katanya.

Ia menjelaskan program pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar dengan mengintervensi melalui operasi pasar terbukti mampu mengamankan harga beberapa komoditas utama, terutama komoditas-komoditas yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai kata Wahyu hanya untuk menjadi bantalan dan jaring sosial agar penerima bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kalau Bansos itu ya bukan serta merta untuk menurunkan kemiskinan, akan tetapi masyarakat kelas bawah itu punya tambahan biaya untuk membeli barang komoditas yang kemungkinan naik. Sehingga konsumsi mereka tetap terjaga, misalkan satu komoditas yang biasanya harganya Rp1000 menjadi Rp1500," katanya.

Menurutnya dengan ada tambahan bansos daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga bisa mengonsumsi kebutuhan yang biasanya dikonsumsi keluarganya.

Terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Moh Wahyu Yulianto mengatakan tentu berdampak terhadap kenaikan harga komoditas atau inflasi.

"Pengalaman dari kenaikan BBM sebelumnya memang berpengaruh pada inflasi di bulan setelah ada kenaikan BBM. Untuk komoditas ini bisa menyumbang kurang lebih 1 persen karena memang komponen untuk bensin dan solar cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan data BPS Kalbar pada Agustus 2022, dari gabungan tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalbar mengalami deflasi sebesar 0,07 persen dengan IHK 111,92. Tingkat inflasi tahun kalender pada Agustus 2022 sebesar 3,67 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 4,43 persen.