Pemulihan ekonomi di Kalbar dorong kinerja ekonomi tumbuh pesat

Pontianak (ANTARA) - Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan
program pemulihan ekonomi telah memberikan dorongan positif atas kinerja perekonomian Kalbar dan optimistis akan terus berlanjut pada 2023.

"Program fiskal sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Kalbar pada 2022 dengan pencapaian 5,01 persen Year on Year (YoY). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang berada di angka 4,94 persen," ujar Kukuh Sumardono Basuki saat memberikan sambutan Deseminasi KFR Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.

Ia juga menambahkan di antara provinsi lain di Kalimantan, Kalbar menduduki peringkat kedua setelah Kaltim yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap regional Kalimantan sebesar 0,77 persen. Dukungan dari pusat terkait dana melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalbar.

Sampai dengan 31 Desember 2022, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar yaitu sebesar Rp18.293,94 miliar dari total pendapatan Rp23.523,17 miliar atau sekitar 77,77 persen dari total keseluruhan pendapatan.

Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb Tri Budhianto mengatakan kebijakan fiskal yang efektif dan koordinatif dapat meningkatkan peluang investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dari program pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi UMKM dan infrastruktur.

"Tentunya perlu kita terus dukung  melalui implementasi kebijakan fiskal yang efektif dan koordinatif, Antara lain melalui kolaborasi dari semua pihak dalam memanfaatkan  stimulus fiskal dari pemerintah yang berkelanjutan dengan harapan mampu mendorong laju perekonomian  lebih baik. Kemudian juga meningkatkan peluang investasi di daerah, termasuk yang bersumber dari program pemerintah," jelas dia.

Ia mencontohkan di bidang infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Kemudian  di samping itu juga perlu meningkatkan daya penyerapan belanja yang berkualitas di setiap satuan kerja baik pusat maupun perangkat daerah.

"Tidak kalah penting mengoptimalkan peran badan usaha daerah termasuk penuhnya strategi peningkatan kemandirian khususnya secara finansial dan meningkatkan kualitas pelayanan." kata dia.

Tri menambahkan tingkat inflasi tahun 2022 baik di Kalbar maupun nasional meningkat cukup tajam dibanding inflasi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu selain dikarenakan permintaan domestik yang semakin pulih dan bergeliatnya aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan inflasi, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada September 2022 juga turut memicu peningkatan inflasi.

Ia juga mengatakan melalui implementasi kebijakan fiskal yang efektif baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tumbuh positifnya perekonomian dan kinerja fiskal.

"Atas kinerja ekonomi dan fiskal yang telah dicapai di tahun 2022 akan bisa dijadikan pelajaran yang sangat baik untuk menghadapi tahun 2023. Kami juga berharap melalui acara di seminasi KR ini sinergi antar pihak akan menjadi lebih kuat lagi melalui komitmen dan langkah langkah strategis yang konkrit untuk pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2023 dan di masa-masa mendatang dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,"  kata dia.