Sutarmidji minta Pemerintah Daerah cegah kasus TPPO di perbatasan

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat(Kalbar) Sutarmidji meminta kepala daerah bersama instansi terkait di wilayah perbatasan  meningkatkan sinergi dalam mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melakukan berbagai strategi pencegahan.

"Kita tahu, Kalbar terletak di Garda depan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Hal Ini sangat beresiko terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," kata Gubernur Sutarmidji di Pontianak, Jumat.

Dirinya berharap antar pemerintah di setiap jenjang, bisa menciptakan koordinasi dan sinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan atau isu-isu strategis di daerah dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut data yang diketahuinya, pada tahun 2021-2022 telah dikembalikan hampir 30 ribu orang  dari Malaysia dan warga Kalbar hanya 30 persen.

Baca juga: Lemkapi menilai kehadiran Satgas TPPO Polri mulai dirasakan masyarakat

"Bayangkan, mereka pulang tak bawa uang, akhirnya mereka dikembalikan ke daerah asal dan kita harus investigasi semua, tak gampang prosedurnya. Ke Sulawesi sampai dua kali penerbangan," tuturnya.

Dirinya menyayangkan, menurut info yang diterima bahwa pendapatan di negara tetangga tidaklah lebih dari yang ada di wilayah Kalbar sendiri.

"Disana digaji hanya 1000 ringgit dan untuk yang berkompeten mungkin lebih. Di sawit, sama saja dengan di Kalbar, umumnya kan kerja sebagai petani atau pemanen sawit dan kerjanya kurang lebih sama dengan yang disini," kata Sutarmidji.

Oleh karena itu, dirinya meminta Bupati dorong tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ini agar masyarakat setempat bisa menikmati pembangunan dan tak perlu kemana-mana.

"Makanya saya juga buat Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja, ini untuk menaikkan daya saing dan value dari tenaga kerja kita," kata Sutarmidji.



Baca juga: Imigrasi Putussibau perketat paspor cegah TPPO di batas Indonesia-Malaysia

Baca juga: Polres Singkawang tangani dua kasus TPPO dengan 5 orang tersangka