Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap waspada dan fokus pada pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, mengingat wilayah provinsi tersebut dinyatakan sempat bebas PMK akhir 2022 namun pertengahan Juni 2023 muncul kembali.
"Penyakit hewan menular strategis seperti PMK masih menjadi ancaman yang serius terhadap keberlangsungan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kalbar. Untuk itu, waspada dan pengendalian terus dilakukan," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero saat Rapat Koordinasi PMK dan Penyakit Menular Hewan dan Strategis di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa ada akhir tahun 2022, Kalbar telah berhasil mengendalikan penyebaran wabah PMK dan dinyatakan sebagai salah satu provinsi nol kasus PMK. Tetapi pada Juni 2023 kembali ditemukan kasus PMK di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas dengan jumlah ternak yang terserang sebanyak 25 ekor.
"Kondisi ternak saat ini sudah sembuh 24 ekor dan dipotong paksa 1 ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa PMK masih tetap menjadi ancaman yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali dan menyerang ternak yang mempunyai kekebalan terhadap virus PMK rendah. Berdasarkan informasi beberapa kasus yang ditemukan sebagian besar akibat ternak belum dilakukan vaksinasi PMK," kata dia menjelaskan.
Ia mengatakan bahwa upaya pengendalian PHMS di Kalbar terus laksanakan melalui vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak yang keluar masuk Kalbar. Kemudian sosialisasi dan edukasi ke peternak di sembilan kabupaten atau kota dan investigasi kasus penyakit hewan prioritas digalakkan.
"Dalam rangka pengendalian PMK telah dilaksanakan vaksinasi di 14 kabupaten atau kota dengan capaian sebanyak 97.271 dosis yang diberikan kepada hewan rentan PMK (sapi, kambing, kerbau, babi),"kata dia.
Ia menambahkan capaian vaksinasi di Kalbar tersebut masih rendah jika dibandingkan target yang harus dicapai di Kalbar yaitu sebanyak 225.000 dosis.
"Rendahnya capaian vaksinasi ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk melakukan percepatan-percepatan vaksinasi sesuai yang sudah ditargetkan. Gubernur sudah mengirimkan surat kepada bupati atau wali kota tentang percepatan vaksinasi PMK pada ternak dan harapan kami agar daerah dapat dipedomani," katanya.
