Samarinda (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur mengajak sejumlah elemen masyarakat melakukan deklarasi perang terhadap informasi hoaks atau berita bohong.
Deklarasi perang hoaks tersebut dilaksanakan pada Expo Kesbangpol Milenial Go to Pemilu di Kota Samarinda, Ahad.
Pembawa acara memandu masyarakat yang hadir untuk berteriak perang, ketika dia menyampaikan kata "berita hoaks"
"Berita hoaks," kata pembawa acara dan perang, perang, perang, kata masyarakat yang hadir di acara ekspo tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yurianti menyampaikan informasi palsu mudah menyebar melalui media sosial dan berpotensi mempengaruhi pandangan dan situasi politik masyarakat.
Untuk menghindari penyebaran hoaks yang merugikan, masyarakat diminta untuk melakukan saring sebelum sharing atau S3.
"Dari pribadi masyarakat saat menerima informasi dari WhatsApp maupun media sosial lainnya harus S3," kata Irene Yurianti.
Ia mengatakan deklarasi Tangkal Hoaks ini menjadi langkah konkrit Diskominfo Kaltim dalam mengajak masyarakat turut serta menjaga keberlangsungan informasi yang benar dan berkualitas di era milenial menuju pemilu.
Sejumlah masyarakat menanggapi beragam deklarasi hoaks pada kegiatan ekspo tersebut.
"Kalau menurut saya ini bagus karena sekarang lagi hangat-hangatnya dan berita bohong itu memang sangat berbahaya, jadi ya bagus." ungkap Robi, salah satu peserta ekspo
Danun, salah satu peserta lainnya, menekankan dampak keresahan yang bisa diakibatkan oleh banyaknya berita hoaks.
"Menurut saya, banyaknya berita hoaks dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya.
Lisa, seorang warga Sungai Dama yang hadir dalam ekspo tersebut, juga menyatakan keprihatinannya terhadap jumlah berita bohong yang semakin meluas.
"Sekarang ini banyak banget berita hoaks, rusuh banget. Ya, harusnya emang bagus untuk dideklarasikan seperti ini," ucapnya.
Pendapat lain dari warga sekitar yaitu Jeni menambahkan, perspektif mengenai tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi informasi harus dibekali dengan kemampuan menyaring kembali informasi.
"Menurut saya, bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih berita. Kita harus jadi pembaca yang cerdas, berita harus dilihat dan dicek dulu kebenarannya," kata Jeni.*
