Sistem politik Indonesia perlu evaluasi total

Jakarta (ANTARA) - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria mengemukakan sistem politik Indonesia perlu dievaluasi secara total agar cita-cita membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Rektor IPB itu melihat pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif.

Menurut dia, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias hanya untuk mereka yang berduit karena demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

"Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang," ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," katanya.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik Indonesia agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia.

"Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," katanya.

Gagasan ini disampaikan Arif pada diskusi politik bertema "Pilkada 2024 dan masa depan demokrasi lokal" di Jakarta, Jumat (5/7).