Diversifikasi ekonomi bebaskan "kutukan sumber daya alam"

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli menilai Indonesia harus melakukan diversifikasi ekonomi untuk terbebas dari "kutukan sumber daya alam" yang kerap melanda negara dengan sumber daya alam melimpah, namun gagal mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan merata.

"Indonesia harus melakukan diversifikasi ekonomi. Hal ini melibatkan pengembangan pertumbuhan di berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, dan teknologi," kata Pieter dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting untuk membangun tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dalam ekonomi global.

"Memperkuat lembaga, mempromosikan transparansi, dan memerangi korupsi menjadi bagian penting lain yang wajib dilakukan,” ucapnya.

Menurut dia, Indonesia dapat berkaca dari sejumlah negara, seperti Norwegia, Singapura, dan bahkan Uni Emirat Arab, yang telah berhasil mengelola sumber daya alam mereka dan mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi.

Adapun Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah yang telah 79 tahun merdeka, menurutnya belum sepenuhnya menyadari potensi ekonominya karena kombinasi berbagai faktor.

Misalnya, lanjut dia, korupsi, ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas, dan investasi yang tidak memadai dalam sumber daya manusia.

“Mengapa negara-negara kaya akan minyak seperti Venezuela justru mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan? Jawabannya mungkin lebih kompleks. Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas, korupsi, dan kurangnya inovasi adalah beberapa faktor yang sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam,” katanya.

Dia lantas membeberkan soal ancaman "kutukan sumber daya" yang melanda Indonesia.

“Inilah paradoks Indonesia. Negeri yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, namun relatif miskin dalam banyak hal lainnya. Seperti masih banyaknya penduduk berjuang melawan kemiskinan dan ketimpangan. Korupsi pun merajalela, tak terkecuali korupsi di sektor sumber daya alam,” ucapnya.

Dia menilai korupsi di sektor sumber daya alam yang merajalela menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan merusak lingkungan. Misalnya, kasus korupsi pertambangan ilegal, penyelundupan hasil hutan, hingga penyalahgunaan dana hutan untuk kepentingan pribadi.

"Korupsi yang mewabah di banyak sektor telah menyedot sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam sehingga negara kehilangan dana yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, basis ekonomi yang sempit telah membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global,” paparnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pada akhirnya kemerdekaan adalah anugerah yang tak ternilai, namun sekaligus juga membawa tanggung jawab, salah satunya mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya dan berkelanjutan.

“Jalan ke depan memang penuh tantangan, tetapi bukan berarti tidak dapat dilalui. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, dan komitmen yang kuat, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, bermartabat, dan bebas dari korupsi,” kata dia.