Kayong Utara, Kalbar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada pemda Kayong Utara yang telah memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS mencapai 100 persen.
“Sebanyak 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota penerima UHC ini telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95 persen dari total penduduk,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam sambutannya di Jakarta.
Menko PMK Prof Muhadjir Effendy menyampaikan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan.
Aspek ini harus adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Menko menyebut, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh pemerintah daerah.
“Penghargaan UHC tahun 2024 ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN-KIS. Adapun program ini telah berlangsung selama satu dekade,” kata dia.
Pj Bupati Kayong Utara, Alfian mengungkapkan apresiasinya terhadap penghargaan BPJS ini.
Penghargaan ini menurutnya menjadi motivasi, tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga masyarakat.
Ia berharap capaian kepesertaan BPJS kesehatan hingga 100 persen merupakan kerja keras semua pihak.
Selain itu, kepada BPJS Kesehatan, Alfian berharap ada peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit saja, tapi bagi organisasi BPJS Kesehatan.
“Semoga saja BPJS juga memperhatikan pada aspek kultur masyarakatnya sendiri yang berbeda-beda, di dalam pola pendekatan dan pola komunikasinya. Saya mohon itu dihargai sehingga lebih memungkinkan pelayanan itu makin baik bagi masyarakat,” katanya.
