Pontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan sebanyak 90 sekolah di daerah itu belum menyelesaikan input data dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
"Kami sudah menelusuri hal ini, dan kita pastikan untuk memberikan sanksi disiplin kepada kepala sekolah SMA/SMK, guru operator, atau pihak lain yang terbukti lalai dalam menyelesaikan proses entri data hingga finalisasi nilai pada aplikasi PDSS," kata Harisson di Pontianak, Kamis, (6/2).
Harisson menegaskan dirinya akan memproses hukuman disiplin kepada kepala sekolah, guru operator, atau siapa pun yang terbukti lalai dalam penyelesaian input data hingga finalisasi nilai PDSS.
Dia mengatakan telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kalbar untuk segera berkoordinasi ke Jakarta guna menyelesaikan permasalahan ini.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga di berbagai provinsi lain di Indonesia. Dari total 48.946 sekolah (SMA/SMK/MA) negeri dan swasta di seluruh Indonesia, baru 21.003 sekolah atau 42,91 persen yang telah menyelesaikan entri data hingga finalisasi nilai pada aplikasi PDSS.
Di Kalimantan Barat sendiri, dari total 893 sekolah, sebanyak 90 sekolah yang terdiri dari 40 SMA, 42 SMK, dan 8 MA belum menyelesaikan input data, atau sekitar 10 persen dari total keseluruhan.
"Untuk kasus di SMAN 1 Mempawah Hilir, dari 113 siswa, sebanyak 106 siswa telah menyelesaikan entri data dan akan difinalisasi oleh Kemendikbudristek, sehingga mereka dapat mengikuti SNBP. Sementara tujuh siswa lainnya yang datanya belum lengkap masih diperjuangkan," kata dia.
Harisson juga menekankan pentingnya kepala sekolah mengikuti arahan dari operator PDSS Kemendikbudristek agar tidak terjadi kelalaian serupa di masa mendatang. Sementara itu, untuk madrasah aliyah (MA), koordinasi akan dilakukan dengan Kanwil Kementerian Agama Kalbar guna melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah tersebut.
Operator PDSS Kemendikbudristek akan segera menghubungi sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan proses input data untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
