Banyuwangi usulkan dua lokasi untuk program Sekolah Rakyat

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur mengusulkan dua lokasi sebagai tempat pelaksanaan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat pertemuan dengan pilar sosial di Pendopo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Jumat mengatakan, dua lokasi yang diusulkan ke Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu yakni rumah susun di Kecamatan Kalipuro, dan Balai Diklat Kecamatan Licin.

"Saya berharap Banyuwangi menjadi pelopor dari program Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul saat kunjungan kerja pertemuan dengan pilar penggerak sosial di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan.

Menteri Saifullah optimistis Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi pelopor untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat, melihat dari pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Oleh karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Ia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD, SMP, dan SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu -miskin ekstrem- dan desile dua -miskin-," kata Mensos Saifullah.

Mengenai penentuan para siswa Sekolah Rakyat, katanya, akan melibatkan pemerintah daerah, termasuk dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.

"Jadi, bupati/ wali kota mengusulkan siswa dan gurunya, karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah," ujar Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian, mulai dari Kementerian PU untuk sarana dan prasarana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekrutmen guru, Kementerian Sosial untuk rekrutmen siswa, dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat.

"Kami telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian," katanya.

Bupati Ipuk menambahkan, selain infrastruktur Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjangnya.

"Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama, kami siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian," katanya.