Jakarta (ANTARA) - Jajaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyampaikan harapan akan dukungan media massa dalam mengedukasi masyarakat terkait transformasi dan paradigma baru program transmigrasi, saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Senin.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melakukan transformasi terkait fokus program transmigrasi yang tidak lagi untuk memindahkan penduduk, tapi untuk membangun pusat ekonomi baru.
“Transmigrasi bukan lagi hanya sekadar perpindahan penduduk, tetapi pembangunan kawasan ekonomi yang berbasis kesejahteraan,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Untuk itu, ia menyampaikan bahwa peran media massa diperlukan untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang masih terpaku pada paradigma lama program transmigrasi di era terdahulu.
Selain itu, Iftitah mengatakan bahwa masyarakat juga banyak yang menganggap bahwa program transmigrasi bersifat wajib (mandatory) dan dipaksakan, padahal para peserta harus sukarela menjalankan program tersebut.
“Jadi, transmigrasi itu harus bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan. Jadi, harus voluntary, mendaftar sendiri,” ujarnya lagi.
Ia menuturkan bahwa kini program transmigrasi juga dapat dilakukan berdasarkan saran pemerintah daerah (bottom-up), tidak selalu harus menunggu arahan pemerintah pusat (top-down).
Melalui metode tersebut, ia menyatakan bahwa sejumlah daerah dapat dialokasikan khusus untuk program transmigrasi lokal, salah satunya di Aceh yang diikuti oleh 3.000 lebih kepala keluarga dalam satu dekade terakhir.
Iftitah menyampaikan bahwa kepala daerah kini juga dapat mengusulkan dari daerah mana saja para penduduk transmigran berasal melalui Kerja Sama Antardaerah (KSAD).
KSAD adalah kesepakatan antara sesama kepala daerah tingkat provinsi, sesama kepala daerah tingkat kabupaten/kota, atau kepala daerah tingkat provinsi dengan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
“Contoh tadi Aceh inginnya misalkan (transmigran) dari Jawa Barat, itu nanti bisa namanya KSAD, jadi mengirim surat kepada (Gubernur) Jawa Barat begitu, ‘Tolong dikirimkan dari daerah Jawa Barat sekian keluarga (transmigran)’, nah Kementerian Transmigrasi bertindak sebagai fasilitator dalam komunikasi antardaerah,” ujarnya pula.
Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Irfan Junaidi menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan edukasi mengenai transformasi paradigma baru transmigrasi, sekaligus mendukung implementasi program-program Kementrans melalui biro daerah di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Ia menyatakan bahwa untuk menghadirkan informasi dan berita yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan mempererat nasionalisme, pewarta ANTARA tersebar hingga ke daerah perbatasan maupun wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ini adalah komitmen kami untuk menjalankan public service obligation (PSO/layanan publik),” ujar Irfan Junaidi.
