Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting melalui program Pengukuran Serentak Balita (Peserta).
"Program ini menjadi suatu dukungan terhadap salah satu program prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang," kata Sekretaris Daerah Kota Singkawang Sumastro, di Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu.
Rencananya program Peserta ini akan diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2025.
"Saya berharap ini menjadi bagian perenungan semuanya agar tidak main-main dalam mewujudkan capaian ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, setelah tanggal 20 Mei nanti diharapkan semua pilar dari tim percepatan dapat berkomitmen penuh dan bergandengan tangan dalam meningkatkan capaian pengukuran pada tahun ini.
“Setelah tanggal 20 Mei, semuanya harus tancap gas. Jadi, kerja bukan prinsip biasa-biasa tetapi lebih dari tahun lalu. Untuk rekan sejawat di pemerintahan, semangat pilar TNI/Polri harus dapat kita imbangi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), cakupan pengukuran balita di Kota Singkawang rata-rata tahun 2024 berada di angka 46,94 persen. Angka ini tentu masih di bawah target pengukuran nasional yaitu sebesar 90 persen.
“Berulang-ulang saya sampaikan bahwa tidak sulit untuk menjangkau semua daerah Kota Singkawang. Jadi, tidak ada alasan capaian pengukuran tidak bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Achmad Hardin mengatakan cakupan penimbangan Kota Singkawang pada tahun 2024 berada di peringkat ke-8 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
“Angka ini lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang berada di angka 50,2 persen. Sedangkan persentase balita stunting Kota Singkawang pada tahun 2024 berada di peringkat ke-4 terendah dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat,” katanya.
Dari 171 posyandu yang tersebar di lima kecamatan dan 26 kelurahan, menurut dia, posyandu aktif memberikan pelayanan setiap bulannya untuk 14.491 balita yang terdata di aplikasi e-PPGBM. Namun hingga Maret 2025 cakupan pengukuran di Kota Singkawang baru mencapai 47,64 persen.
“Untuk meningkatkannya, Dinas Kesehatan dan KB tidak bisa sendiri. Tentunya perlu dukungan semua pihak. Hasil yang telah kita capai tahun lalu harus dapat kita tingkatkan, dan hal yang menjadi catatan kita semoga dapat dikomunikasikan dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut dia, meningkatkan cakupan pengukuran balita di Kota Singkawang bukan hanya berdampak untuk pencegahan stunting, tetapi juga mendeteksi secara dini status gizi balita. Jika ditemukan balita dengan permasalahan gizi maka dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.
“Perlu disampaikan juga saat ini kita menduduki peringkat keempat angka gizi buruk di Kalbar. Harapannya dengan capaian pengukuran yang baik kita juga dapat mengintervensi penurunan angka gizi buruk ini,” ujarnya.
