Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmen untuk mengawal program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia guna mewujudkan Generasi Emas 2045.
Anggota III BPK Akhsanul Khaq menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan strategic based audit approach sebagai metode pemeriksaan yang berorientasi pada isu strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.
"BPK akan mengawal transformasi sosial melalui pemeriksaan atas layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Tujuannya, agar pembangunan manusia Indonesia berjalan inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya saat membuka workshop "Pemeriksaan Tematik Nasional Pembangunan Manusia", dikutip dari dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dalam Rencana Strategis BPK 2025-2029, lanjutnya, pemeriksaan tematik pembangunan manusia akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi angka kematian ibu yang tinggi, prevalensi stunting, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi guru, data perlindungan sosial belum akurat, serta keterbatasan akses layanan dasar bagi masyarakat tidak mampu.
Melalui pemeriksaan ini, Akhsanul mengharapkan BPK dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen pada tahun 2029, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada 2024 menjadi 0,59 pada 2029.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat memberikan manfaat dan dampak pemeriksaan pada pemerintah maupun masyarakat.
"Saya berharap rekomendasi BPK dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, desain kebijakan, pola sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembangunan Manusia," ujar dia.
Lebih lanjut, Anggota III BPK mengimbau pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh entitas terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Dengan langkah strategis tersebut, BPK berharap dapat memperkuat tata kelola pembangunan manusia di Indonesia, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
Sebelumnya, pada Kamis (4/9/2025) di Kalimantan Barat, Akhsanul telah menerangkan kepada praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bahwa kapasitas institusional pemerintahan yang andal untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Sebagai bagian dari upaya proyek pembangunan manusia, Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berkarakter kuat merupakan kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, Akhsanul mengajak praja muda IPDN menjadi calon pemimpin pemerintahan di masa depan agar mampu berkontribusi bersama sesuai peran masing-masing.
Dia menambahkan BPK turut serta mengambil peran dalam rangka menguatkan kompetensi ASN untuk mencapai Indonesia Emas. Peran BPK dikatakan tak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan melalui berbagai rekomendasi seperti perbaikan kinerja ASN, penyusunan prosedur operasional standar (POS), penataan ulang struktur organisasi, serta sinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Anggota III BPK menekankan pula pentingnya penguatan karakter ASN seperti religiusitas dalam konteks ASN, dimana keikhlasan dan kerja keras menjadi fondasi mencapai tujuan tanpa mengambil jalan pintas. Kemandirian, nasionalisme, dan integritas dinilai menjadi pilar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Kereligiusan ini sebenarnya sangat penting untuk ASN, supaya kita tidak berpikir shortcut, begitu lulus IPDN langsung ingin jadi Bupati. Jadi jangan shortcut," kata Akhsanul.
