Kemkomdigi kawal infrastruktur digital andal dukung kebijakan WFH

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen penuh mengawal infrastruktur digital di Indonesia dapat andal dalam mendukung kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang tengah dikaji pemerintah pusat sebagai salah satu upaya efisiensi energi.

Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi memperkuat kualitas layanan dan memperluas jangkauan konektivitas baik itu melalui layanan fixed broadband maupun mobile broadband sehingga nantinya saat skema WFH berlangsung komunikasi dalam jaringan tidak menjadi kendala.

"Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, kami secara proaktif melakukan koordinasi teknis bersama para penyelenggara layanan untuk mengoptimalkan seluruh pilar infrastruktur, mulai dari jaringan backbone, backhaul, hingga akses dan pusat data," kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto kepada ANTARA, Senin.

Selain koordinasi, Kemkomdigi juga mengambil peran pengawasan dan mengevaluasi secara berkala kualitas layanan yang diberikan oleh para penyelenggara telekomunikasi sehingga nantinya pengalaman pengguna tetap dapat optimal.

Hingga 30 Maret 2026, Kemkomdigi mencatat untuk dukungan mobile broadband atau jaringan seluler dari tiga operator seluler (Telkomsel, XL Smart, Indosat Ooredoo Hutchison) secara total lebih kurang terdapat 613.696 site untuk jaringan 4G dan 16.339 site untuk jaringan 5G.

Lalu untuk layanan fixed broadband, hingga 30 Maret 2026 Kemkomdigi mencatat sebaran titik Optical Distribution Point (ODP) jaringan serat optik untuk layanan Fiber To The Home (FTTH) telah menjangkau hampir 98 persen kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Wayan mengatakan dengan cakupan infrastruktur-infrastruktur digital tersebut kebijakan WFH satu hari dalam satu minggu yang tengah dipertimbangkan Pemerintah Pusat dipastikan dapat terpenuhi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3), mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Menindaklanjuti arahan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah menggodok kebijakan dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja.

Skema ini bakal diwajibkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan imbauan bagi sektor swasta.

Bahkan beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kebudayaan telah mengumumkan kebijakan WFH menindaklanjuti arahan Presiden.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, menyebutkan kebijakan nasional WFH sebagai upaya efisiensi energi bakal diumumkan pada Selasa (31/3).

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito saat ditanyakan perihal progres kebijakan itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).

“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.