Pemkab Kubu Raya Kalbar perkuat pengamanan Program MBG

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat memperkuat sinergi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna mendukung penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus menjamin keamanan pangan di daerah tersebut.

"Hari ini kami melakukan pertemuan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di mana pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, keamanan pangan, rantai pasok bahan baku, hingga langkah pencegahan keracunan dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kubu Raya," kata Bupati Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.

Sujiwo menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh Program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.

Menurut Sujiwo, Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM hingga koperasi desa.

Ia mengatakan ke depan seluruh kebutuhan dapur MBG seperti sayuran, telur, ikan, daging ayam dan bahan pangan lainnya diharapkan dapat dipasok langsung oleh KDMP yang melibatkan kelompok tani, UMKM dan masyarakat desa.

"Ini yang disebut simbiosis mutualisme. KDMP hidup, petani dan UMKM mendapatkan pasar yang jelas, sementara program MBG juga berjalan baik," katanya.

Namun demikian, Sujiwo menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi penyimpangan maupun kelalaian dalam penerapan standar operasional.

Ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas MBG Kubu Raya memastikan pelaksanaan program berjalan aman dan bebas dari kasus keracunan makanan.

"Ke depan harus zero keracunan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan amanah, baik pengelola dapur maupun pihak lainnya, harus ada ketegasan," kata dia.

Di tempat yang sama, perwakilan BGN Pusat, Agustinus Hari mengatakan pihaknya ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan mampu meminimalkan potensi keracunan makanan melalui penguatan tata kelola dapur dan rantai distribusi bahan baku.

"Kami ingin mengedepankan keamanan pangan, rantai pasok yang baik dan tidak ada toleransi terhadap keracunan. Besok juga akan diberikan pemahaman terkait tata cara memasak yang baik, pemilihan suplai pangan dan standar yang harus dipenuhi dapur SPPG," kata Agustinus.

Ia mengapresiasi dukungan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait pengembangan kolaborasi antara KDMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, sinergi tersebut penting untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih efektif sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam selaku Kepala Satgas MBG Kubu Raya mengatakan saat ini terdapat sekitar 73 dapur MBG yang telah beroperasi secara mandiri di daerah tersebut.

Sementara itu, delapan dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan standar operasional sebelum kembali beroperasi.

Yusran menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah menyiapkan skema ekosistem pasokan berbasis KDMP agar rantai distribusi bahan pangan lebih pendek sehingga harga tetap terkendali dan kualitas makanan terjaga.

"Kalau rantai pasok terlalu panjang, harga akan meningkat dan kualitas makanan bisa terdampak. Karena itu kita dorong semua supplier masuk melalui KDMP sesuai arahan Presiden," katanya.

Ia menambahkan seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya saat ini telah membentuk KDMP lengkap dengan legalitasnya sehingga siap mendukung kebutuhan pasokan bahan pangan bagi dapur-dapur MBG.

"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan jumlah dapur MBG di daerah tersebut dapat mencapai sekitar 140 dapur yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten guna memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi masyarakat," kata Yusran.