Pemkot Singkawang perkuat statistik sektoral dukung Satu Data

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang memperkuat tata kelola statistik sektoral guna menghasilkan data pembangunan yang valid, akurat, dan terintegrasi dalam mendukung Satu Data Indonesia

Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang, Chantal Novyanti mengatakan, kualitas data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran.

“Statistik sektoral memegang peranan penting. Data yang dihasilkan harus memenuhi standar data nasional, memiliki metadata yang jelas, serta dapat dibagipakaikan melalui interoperabilitas antarinstansi,” kata Chantal Novyanti di Singkawang, Selasa.

Menurut dia, penguatan statistik sektoral juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Ia menjelaskan, sinergi antarorganisasi perangkat daerah sebagai produsen data, Diskominfo selaku walidata, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data harus terus diperkuat agar kualitas dan keseragaman data daerah dapat terjaga.

Dia harapkan seluruh perangkat daerah tetap kompak dalam membangun tata kelola data daerah. Karena hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Dian juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha binaan di masing-masing sektor.

Menurut Chantal, dukungan lintas perangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan sensus mampu menghasilkan gambaran kondisi ekonomi daerah secara akurat.

“Dukungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan potret kondisi ekonomi Kota Singkawang yang akurat guna mendukung pemetaan daya saing daerah,” katanya.

Melalui pembinaan statistik sektoral itu, operator data perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman yang seragam terkait tata kelola data, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan akuntabel.