Jakarta (ANTARA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kerja sama strategis dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia.
Melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, kedua lembaga ini berupaya menciptakan daya tangkal di masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan.
Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan sosial.
Kami bersyukur atas kolaborasi ini. Melalui kerja sama dengan PNM, kami dapat fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memastikan mitra-mitra deradikalisasi bisa kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi, ujar Eddy di Jakarta, Senin (9/12).
Eddy menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci dalam menciptakan stabilitas sosial.
Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal, tambahnya.
Eddy juga menekankan pentingnya memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka yang pernah terpapar radikalisme.
Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat, jelasnya.
Dalam implementasi program, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka tidak terisolasi.
Kita tidak boleh mengeksklusifkan mereka. Sebaliknya, mereka harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem masyarakat, lanjut Eddy.
Sejak kerja sama ini dimulai, sudah banyak mitra deradikalisasi yang berhasil bergabung kembali dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Mereka kini menjadi bagian dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh PNM. Ke depan, BNPT dan PNM berencana untuk memperluas cakupan program ini.
Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan, tutup Eddy.
Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyoroti pentingnya data dari BNPT untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.
Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan, kata Arief.
Sejak kerja sama ini dimulai pada 2021, PNM telah memberikan pembiayaan kepada lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga yang menjadi mitra mereka.
Arief menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme.
Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif, tambahnya.
Arief juga menyebutkan jika kolaborasi ini telah memasuki fase baru yang lebih berorientasi pada aksi lapangan.
Jika sebelumnya fokus kita pada pertukaran data dan informasi, kini kami bergerak ke aksi nyata, seperti program Desa Siap Siaga yang melibatkan masyarakat langsung, ungkap Arief.
Terakhir, Arief menekankan bahwa program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.
Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat, pungkasnya.
Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi radikalisme. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi pencegahan, BNPT dan PNM menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.
