#KOMISI DPR RI

Kami memiliki 2935 berita tentang komisi dpr ri

Purbaya merinci harga asli Pertalite hingga LPS 3 kg sebelum subsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram ...

Cornelis dorong pemerataan hasil tambang dan energi di Kalbar

Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis mendorong pemerataan hasil tambang dan energi di Kalimantan Barat untuk mewujudkan percepatan ...

Ekonom sebut larangan rangkap jabatan mencegah konflik kepentingan BUMN

Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyatakan, larangan ...

PLN sukses gelar PLN mobile run Pontianak 2025: "Energize Your Digital Move"

Ribuan langkah penuh semangat menyemarakkan kawasan GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu pagi (28/9), dalam ajang PLN Mobile ...

Kakanwil Kemenkum Kalbar sambut baik pembentukan BPBUMN regulator perusahaan negara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi ...

SPPG Harus siapkan alat tes makanan untuk antisipasi keracunan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan setiap dapur atau tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menu Makan ...

Anggota DPR nilai revisi UU BUMN menutup celah konflik kepentingan

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firnando Hadityo Ganinduto menilai revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ...

Revisi UU BUMN bukti pemerintah serap aspirasi rakyat

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...

Panja RUU BUMN mengubah 84 pasal, atur larangan rangkap jabatan

Panitia Kerja (Panja) RUU Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang ...

Komisi VI DPR dan pemerintah menyetujui RUU BUMN, berlanjut ke paripurna

Komisi VI DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang ...