Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Listyawardani mengatakan, sejak otonomi daerah banyak perubahan pada susunan organisasi tata kerja pemerintahan termasuk yang menyangkut kependudukan dan KB.
"BKKBN jadi tidak memiliki kewenangan untuk intervensi ke urusan pemerintahan kabupaten maupun kota," kata Dwi Listyawardani saat membuka kegiatan Bulan Bhakti KB Kesehatan di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Kamis.
Ia mengakui, Bulan Bhakti KB Kesehatan mampu memberi kontribusi penting dalam pencapaian program-program BKKBN.
"Misalnya di Kecamatan Toho, dengan target 246 akseptor baru. Melalui pelayanan KB gratis terhadap keluarga besar kepolisian maupun masyarakat sekitar," kata Dwi Listyawardani.
Selain pelayanan KB gratis, juga khitanan massal dan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Sementara Kepala Polda Kalbar, Brigjen Unggung Cahyono mengatakan, jika program keluarga berencana berhasil dilaksanakan, maka akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera.
"Saya yakin itu dimana muaranya adalah tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan misi Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kapolda Unggung Cahyono.
Polri, lanjut dia, dalam mendukung program KB secara nasional telah menyusun strategi utama khususnya yang ketiga yakni membangun kemitraan demi terlaksananya pelayanan prima.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"BKKBN jadi tidak memiliki kewenangan untuk intervensi ke urusan pemerintahan kabupaten maupun kota," kata Dwi Listyawardani saat membuka kegiatan Bulan Bhakti KB Kesehatan di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Kamis.
Ia mengakui, Bulan Bhakti KB Kesehatan mampu memberi kontribusi penting dalam pencapaian program-program BKKBN.
"Misalnya di Kecamatan Toho, dengan target 246 akseptor baru. Melalui pelayanan KB gratis terhadap keluarga besar kepolisian maupun masyarakat sekitar," kata Dwi Listyawardani.
Selain pelayanan KB gratis, juga khitanan massal dan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Sementara Kepala Polda Kalbar, Brigjen Unggung Cahyono mengatakan, jika program keluarga berencana berhasil dilaksanakan, maka akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera.
"Saya yakin itu dimana muaranya adalah tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan misi Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kapolda Unggung Cahyono.
Polri, lanjut dia, dalam mendukung program KB secara nasional telah menyusun strategi utama khususnya yang ketiga yakni membangun kemitraan demi terlaksananya pelayanan prima.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012