Lebak (ANTARA Kalbar) - Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati) Mulyadi Jayabaya menyatakan, diperlukan anggaran khusus untuk membebaskan status daerah-daerah tertinggal yang tersebar di 183 kabupaten di Indonesia.
"Kami minta bantuan Pemerintah Pusat, DPR, DPD dan Kementerian Keuangan agar mengalokasikan dana khusus untuk mengejar ketertinggalan sebesar Rp100 miliar per kabupaten," kata Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Minggu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya memiliki program pembebasan status daerah tertinggal dengan telah memprogramkan kepada seluruh kabupaten tertinggal.
Dalam program itu, kata dia, berapa kebutuhan anggaran kabupaten tertinggal di daerah masing-masing untuk pembebasan status daerah tertinggal.
Saat ini, kata dia, anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanya Rp900 miliar.
"Anggaran sebesar itu juga termasuk gaji pegawai dan program," ujar menjelaskan.
Menurut dia, sebetulnya anggaran khusus dana pembebasan daerah tertinggal sebesar Rp100 miliar, tentu tidak mencukupi untuk penuntasan daerah tertinggal.
(MSR)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kami minta bantuan Pemerintah Pusat, DPR, DPD dan Kementerian Keuangan agar mengalokasikan dana khusus untuk mengejar ketertinggalan sebesar Rp100 miliar per kabupaten," kata Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Minggu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya memiliki program pembebasan status daerah tertinggal dengan telah memprogramkan kepada seluruh kabupaten tertinggal.
Dalam program itu, kata dia, berapa kebutuhan anggaran kabupaten tertinggal di daerah masing-masing untuk pembebasan status daerah tertinggal.
Saat ini, kata dia, anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) hanya Rp900 miliar.
"Anggaran sebesar itu juga termasuk gaji pegawai dan program," ujar menjelaskan.
Menurut dia, sebetulnya anggaran khusus dana pembebasan daerah tertinggal sebesar Rp100 miliar, tentu tidak mencukupi untuk penuntasan daerah tertinggal.
(MSR)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012