Pontianak (ANTARA Kalbar) - Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Provinsi Kalimantan Barat mencatat dua kabupaten di provinsi itu kini tidak mempunyai petugas lapangan KB.
"Yakni Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Dua daerah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur ini, tidak ada PLKB," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat dihubungi di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, di dua kabupaten itu, tugas PLKB dilaksanakan oleh para kader posyandu, bidan maupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di masing-masing daerah.
Ia menambahkan, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar menghadapi kondisi geografis yang cukup sulit. "Kalbar banyak terdapat kawasan kawasan tertinggal, terpencil dan perbatasan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dari 1.689 desa yang ada kini hanya terdapat sedikitnya 328 orang. Kondisi itu membuat satu PLKB rata-rata memiliki tanggung jawab membina sedikitnya lima sampai enam desa.
Ia mengakui, dalam evaluasi Program Kependudukan dan KB Provinsi Kalbar pada Semester I Tahun 2012 beberapa waktu lalu, terungkap bahwa persoalan minimnya tenaga PLKB berpengaruh terhadap pelaksanaan program.
"PLKB sebagai ujung tombak Program Kependudukan dan KB justru tidak menjadi prioritas program perhatian para bupati/wali kota," kata dia.
Padahal, katanya, untuk mengadvokasi masyarakat supaya ikut KB, syaratnya harus ada PLKB.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Yakni Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Dua daerah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur ini, tidak ada PLKB," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat dihubungi di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, di dua kabupaten itu, tugas PLKB dilaksanakan oleh para kader posyandu, bidan maupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di masing-masing daerah.
Ia menambahkan, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar menghadapi kondisi geografis yang cukup sulit. "Kalbar banyak terdapat kawasan kawasan tertinggal, terpencil dan perbatasan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dari 1.689 desa yang ada kini hanya terdapat sedikitnya 328 orang. Kondisi itu membuat satu PLKB rata-rata memiliki tanggung jawab membina sedikitnya lima sampai enam desa.
Ia mengakui, dalam evaluasi Program Kependudukan dan KB Provinsi Kalbar pada Semester I Tahun 2012 beberapa waktu lalu, terungkap bahwa persoalan minimnya tenaga PLKB berpengaruh terhadap pelaksanaan program.
"PLKB sebagai ujung tombak Program Kependudukan dan KB justru tidak menjadi prioritas program perhatian para bupati/wali kota," kata dia.
Padahal, katanya, untuk mengadvokasi masyarakat supaya ikut KB, syaratnya harus ada PLKB.
(T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012