Pontianak (ANTARA Kalbar) - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Barat berbeda pendapat seputar inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Kampung Budaya senilai Rp54 miliar pada Rabu (9/1).
Andry H Wijaya anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar di Pontianak, Rabu, menegaskan menyetujui inspeksi mendadak itu sebagai bagian dari pengawasan penggunaan APBD Provinsi Kalbar.
"Ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan Kampung Budaya, sehingga pengerjaannya dapat tepat waktu seperti yang diharapkan kalangan Dewan," kata dia.
Sedangkan mekanisme inspeksi mendadak, menurut dia merupakan domain dari pimpinan komisi dalam berkomunikasi dengan pimpinan Dewan. "Para anggota tinggal mengikuti komando dari pimpinan komisi," ungkap dia.
Sementara anggota lainnya, Tapanus Tapat menilai inspeksi mendadak itu sifatnya ilegal karena tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan DPRD Provinsi Kalbar.
"Tindakan itu menyalahi prosedur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengakui, sebelumnya sudah dihubungi Ketua Komisi C Mulyadi M Yamin terkait rencana kunjungan ke Masjid Raya Mujahidin pada 8 Januari, dan ke Kampung Budaya esok harinya.
Namun ia membatalkan setelah mendapat penjelasan dari pimpinan dewan, bahwa tidak ada perintah untuk melakukan inspeksi mendadak.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Mulyadi M Yamin, dan tiga anggota yakni M Isa dari dari Fraksi Partai Demokrat, Bachwi dari Partai Indonesia Baru serta Syarif Izhar Assyuri melakukan inspeksi mendadak ke Kampung Budaya pada Rabu (9/1).
Mereka meminta kontraktor pelaksana dalam pembangunan "Kampung Budaya" di Kota Pontianak agar bekerja cepat sehingga tidak melewati tenggat waktu yang ditetapkan.
"Sesuai jadwal, pertengahan tahun depan sudah tuntas," kata Mulyadi H Yamin.
Kampung Budaya Provinsi Kalbar dibangun di atas lahan seluas 4,7 hektare dengan total biaya sekitar Rp54 miliar. Dana untuk Rumah Adat Dayak sebesar Rp22 miliar, pengembangan Rumah Adat Melayu Rp22 miliar, dan Rp10 miliar untuk plaza budaya.
Selain itu, juga dilengkapi dengan taman dan fasilitas air mancur. Plaza budaya akan disiapkan menjadi lokasi kegiatan acara-acara kebudayaan, misalnya festival budaya Melayu, Dayak, Tionghoa, maupun etnis-etnis lainnya yang ada di Kalbar.
T011/
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Andry H Wijaya anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar di Pontianak, Rabu, menegaskan menyetujui inspeksi mendadak itu sebagai bagian dari pengawasan penggunaan APBD Provinsi Kalbar.
"Ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan Kampung Budaya, sehingga pengerjaannya dapat tepat waktu seperti yang diharapkan kalangan Dewan," kata dia.
Sedangkan mekanisme inspeksi mendadak, menurut dia merupakan domain dari pimpinan komisi dalam berkomunikasi dengan pimpinan Dewan. "Para anggota tinggal mengikuti komando dari pimpinan komisi," ungkap dia.
Sementara anggota lainnya, Tapanus Tapat menilai inspeksi mendadak itu sifatnya ilegal karena tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan DPRD Provinsi Kalbar.
"Tindakan itu menyalahi prosedur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengakui, sebelumnya sudah dihubungi Ketua Komisi C Mulyadi M Yamin terkait rencana kunjungan ke Masjid Raya Mujahidin pada 8 Januari, dan ke Kampung Budaya esok harinya.
Namun ia membatalkan setelah mendapat penjelasan dari pimpinan dewan, bahwa tidak ada perintah untuk melakukan inspeksi mendadak.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Mulyadi M Yamin, dan tiga anggota yakni M Isa dari dari Fraksi Partai Demokrat, Bachwi dari Partai Indonesia Baru serta Syarif Izhar Assyuri melakukan inspeksi mendadak ke Kampung Budaya pada Rabu (9/1).
Mereka meminta kontraktor pelaksana dalam pembangunan "Kampung Budaya" di Kota Pontianak agar bekerja cepat sehingga tidak melewati tenggat waktu yang ditetapkan.
"Sesuai jadwal, pertengahan tahun depan sudah tuntas," kata Mulyadi H Yamin.
Kampung Budaya Provinsi Kalbar dibangun di atas lahan seluas 4,7 hektare dengan total biaya sekitar Rp54 miliar. Dana untuk Rumah Adat Dayak sebesar Rp22 miliar, pengembangan Rumah Adat Melayu Rp22 miliar, dan Rp10 miliar untuk plaza budaya.
Selain itu, juga dilengkapi dengan taman dan fasilitas air mancur. Plaza budaya akan disiapkan menjadi lokasi kegiatan acara-acara kebudayaan, misalnya festival budaya Melayu, Dayak, Tionghoa, maupun etnis-etnis lainnya yang ada di Kalbar.
T011/
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013