![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalbar.antaranews.com/berita/310900/aku-hanya-minta-diasuh-dengan-kasih-sayang&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2012/11/20121110anak.jpg&description="Aku Hanya Minta Diasuh Dengan Kasih Sayang" ){kind=link}
Pontianak (Antara Kalbar) - "Aku ada di pabrik, di perkebunan, dan di jalan-jalan, bahkan di tempat prostitusi. Satu permintaan kami, ayahanda dan ibunda. Maukah kalian mengasuh anak-anakmu ini, dengan penuh perhatian dan kasih sayang?"
Tidak banyak yang diminta anak-anak kepada para orangtua. Mereka hanya mengharap dapat tumbuh dan berkembang dalam asuhan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kasih sayang dari para orangtua.
Jika menyaksikan tayangan televisi beberapa pekan terakhir, diisi dengan berita kasus penganiayaan terhadap anak bahkan hingga menewaskan sang anak kandung.
Masih hangat saat ini, seorang ibu membunuh anak kandungnya yang berusia 9 tahun, lantaran para tetangga menggunjingkan kondisi anak itu.
Si anak dikabarkan memiliki alat kelamin yang makin mengecil setelah disunat sepekan sebelumnya. Ironis.
Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kasus kekerasan anak pada 2009 tercatat sebanyak 1.552, kemudian meningkat menjadi 2.335 kasus pada 2010 dan 2.508 kasus pada 2011.
Kasus kekerasan yang terjadi yakni kekerasan seksual, fisik dan psikis.
Dari ketiga jenis itu, proporsi kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara, data 2011 menunjukkan, kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,32 persen), teman (25,9 persen), tetangga (10,9 persen), orang tua tiri (9,8 persen), guru (6,7 persen) dan saudara (2 persen).
Aksi teatrikal dari Forum Anak Kalimantan Barat sempat membuat sejumlah peserta lokakarya Tumbuh kembang anak yang diadakan di Pontianak, merenung bahkan menitikkan air mata. Acara itu baru saja digelar Selasa (26/2).
Lebih seratus peserta hadir dalam acara yang diusung Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Wahana Visi Indonesia yang merupakan mitra kerja World Vision di Indonesia itu.
Lokakarya membahas berbagai persoalan seputar tumbuh kembang anak.
Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie yang hadir mewakili Gubernur Cornelis, mengatakan di Kalbar ada sekitar dua juta anak dari total penduduk yang mencapai sekitar 5 juta jiwa.
Artinya jumlah anak usia 0 - 19 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk Kalbar.
Sementara daerah itu terus berkembang. Jika pembangunan terus dilakukan dan Kalbar kekurangan tenaga kerja maka tidak menutup kemungkinan kekurangan tenaga kerja itu direkrut dari kalangan anak-anak.
Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Wahyu Hutomo yang menjadi pembicara kunci lokakarya itu, mengutip data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2010 yang mengungkapkan persentase remaja tingkat nasional.
Untuk Kalbar pernikahan anak usia 10 -19 tahun mencapai 47,8 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 46,7 persen.
"Padahal pernikahan dan proses persalinan pada remaja usia 10 -14 tahun meningkatkan risiko kematian saat persalinan hingga lima kali lipat dibanding kelompok usia 20-24 tahun," katanya.
Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Chatarina Pancer Istiyani, peserta lokakarya mengatakan persoalan anak di Kalbar dewasa ini 70 persen bukan berada di wilayah urban tetapi lebih banyak di pedalaman.
Maka jika berbicara masalah kota layak anak, indikatornya ada di kota-kota.
Ia mengharapkan anak di perbatasan dan pedalaman juga mendapat perhatian.
Tumbuh kembang anak
Selain persoalan di atas, untuk Kalbar sendiri saat ini sedang hangat-hangatnya membahas persoalan terkait indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Posisi Kalbar berada di urutan 28 dari 33 provinsi.
IPM dihitung dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).
Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).
IPM Kalbar selalu mengalami kenaikan sejak 1996 hingga 2012. Dalam tiga tahun terakhir, IPM berada pada angka 69,15 pada tahun 2010, kemudian mencapai 69, 53 pada 2011.
Angka itu naik lagi menjadi 69,66 pada 2012. Namun itu semua masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 72, 77 pada 2011. Sehingga masih berada di urutan 28 dari 33 provinsi dalam beberapa tahun ini.
Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak, Wahyu Hutomo, indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Karena tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti kesetaraan dan hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik, partisipasi anak.
"Belum sempurna tapi komprehensif," katanya. Maksudnya, memiliki nilai yang luas dan lengkap.
Menurutnya, hidup anak berkualitas adalah terpenuhinya hak dasar anak yang meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dan partisipasi.
Masih rendahnya IPM itu, memiliki hubungan erat dengan status gizi. Status gizi anak-anak menentukan masa depan generasi ini. Status gizi yang baik, akan membuat generasi mendatang juga menjadi generasi yang baik. Generasi yang bisa membawa perubahan kemajuan bagi negara.
Lantas, bagaimana dengan status gizi anak Kalbar sendiri?
Berdasarkan data dari Puskesmas Saigon, Pontianak Timur yang menangani kasus gizi buruk dari enam kecamatan se-Kota Pontianak, pada tahun 2011 menangani 30 kasus dan tahun 2012 menangani 36 kasus.
Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, pada tahun 2010 terdapat 604 kasus gizi buruk, dengan 10 kematian. Tahun 2011, terdapat 324 kasus gizi buruk, 16 kematian. Pada tahun 2012, ada 346 kasus dengan tujuh kematian.
Kalbar bahkan menempati peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia dalam riset kesehatan dasar. Parameternya diantaranya dari status gizi serta status ukuran anak berbanding berat badan.
Kasus kekerasan terhadap anak, IPM yang rendah dan gizi yang buruk merupakan masalah pelik.
Melihat kondisi tersebut, lantas upaya apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar?
Sejauh ini, pemprov baru melahirkan sejumlah peraturan. Di antaranya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 37 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Barat 2011-2015 dan pembentukan Kelompok Kerja Posyandu di tingkat provinsi.
Serta rencana strategis dinas terkait yang diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.
Upaya itu tentu saja harus didukung peran serta lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat.
Upaya untuk mendukung peningkatan tumbuh kembang anak secara utuh. Memprioritaskan anak untuk meningkatkan IPM Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara, bagaimana peran dan kepedulian lembaga swadaya masyarakat menghadapi kasus itu?
Peningkatan IPM memerlukan kemitraan strategis untuk bersama-sama menyusun dan mempertajam kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Itu harapan pemerintah provinsi tersebut.
Bentuk peran dan kepedulian itu, salah satunya sudah ditunjukkan World Vision Indonesia melalui mitranya, Wahana Visi Indonesia (WVI).
Direktur Nasionai World Vision Indonesia, Tjahjono Soerjodibroto mengatakan, salah satu indikator penting dalam pembangunan yang digunakan banyak negara adalah IPM.
Menurut ia, pembangunan manusia merupakan rangkaian yang utuh dari janin dalam kandungan, lahir sebagai bayi, pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan, pendidikan anak yang berkualitas hingga menjadi manusia dewasa yang sehat, cerdas, kreatif, sehingga mampu menjadi pemimpin bagi daerahnya.
Provinsi Kalimantan Barat, menurut ia, dalam 10 tahun terakhir (sejak tahun 2002) berada dalam urutan 27-29 dari 33 provinsi Indonesia. "Kondisi yang perlu kita perbaiki bersama mengingat potensi dan akses yang dimiliki Kalimantan Barat seharusnya memungkinkan untuk memiliki peringkat yang lebih baik," katanya.
Ia mengatakan, World Vision telah melayani masyarakat dan anak dari keluarga miskin di Kalbar sejak tahun 1980-an. Bentuk pelayanannya melalui berbagai program pengembangan masyarakat jangka panjang, dan beberapa proyek khusus jangka pendek di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan perdamaian pascakonflik, dan pengembangan ekonomi.
Beberapa tahun lalu melalui Wahana Visi Indonesia, juga mendampingi masyarakat yang harus direlokasikan ke tempat yang baru karena konflik antarsuku.
Sebanyak 13.026 anak dan sekitar 400.000 orang saat ini didampingi di dua kota meliputi Pontianak dan Singkawang.
Serta enam kabupaten meliputi Pontianak, Bengkayang, Landak, Sekadau, Kubu Raya, dan Sambas.
"Itu dalam rangka mewujudkan hidup anak yang utuh sepenuhnya," kata dia lagi.
Kegiatannya, menurut Tjahjono, melalui pendampingan kelompok anak, percontohan kurikulum sekolah hijau, pengembangan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan posyandu, dan peningkatan ekonomi keluarga.
Harus ada komitmen bersama memperbaiki dan menyiapkan masa depan anak Kalbar yang juga anak Indonesia. Untuk menuju Kalbar yang lebih maju. Semoga.
(T.N005/A025)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Tidak banyak yang diminta anak-anak kepada para orangtua. Mereka hanya mengharap dapat tumbuh dan berkembang dalam asuhan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kasih sayang dari para orangtua.
Jika menyaksikan tayangan televisi beberapa pekan terakhir, diisi dengan berita kasus penganiayaan terhadap anak bahkan hingga menewaskan sang anak kandung.
Masih hangat saat ini, seorang ibu membunuh anak kandungnya yang berusia 9 tahun, lantaran para tetangga menggunjingkan kondisi anak itu.
Si anak dikabarkan memiliki alat kelamin yang makin mengecil setelah disunat sepekan sebelumnya. Ironis.
Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kasus kekerasan anak pada 2009 tercatat sebanyak 1.552, kemudian meningkat menjadi 2.335 kasus pada 2010 dan 2.508 kasus pada 2011.
Kasus kekerasan yang terjadi yakni kekerasan seksual, fisik dan psikis.
Dari ketiga jenis itu, proporsi kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara, data 2011 menunjukkan, kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,32 persen), teman (25,9 persen), tetangga (10,9 persen), orang tua tiri (9,8 persen), guru (6,7 persen) dan saudara (2 persen).
Aksi teatrikal dari Forum Anak Kalimantan Barat sempat membuat sejumlah peserta lokakarya Tumbuh kembang anak yang diadakan di Pontianak, merenung bahkan menitikkan air mata. Acara itu baru saja digelar Selasa (26/2).
Lebih seratus peserta hadir dalam acara yang diusung Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Wahana Visi Indonesia yang merupakan mitra kerja World Vision di Indonesia itu.
Lokakarya membahas berbagai persoalan seputar tumbuh kembang anak.
Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie yang hadir mewakili Gubernur Cornelis, mengatakan di Kalbar ada sekitar dua juta anak dari total penduduk yang mencapai sekitar 5 juta jiwa.
Artinya jumlah anak usia 0 - 19 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk Kalbar.
Sementara daerah itu terus berkembang. Jika pembangunan terus dilakukan dan Kalbar kekurangan tenaga kerja maka tidak menutup kemungkinan kekurangan tenaga kerja itu direkrut dari kalangan anak-anak.
Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Wahyu Hutomo yang menjadi pembicara kunci lokakarya itu, mengutip data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2010 yang mengungkapkan persentase remaja tingkat nasional.
Untuk Kalbar pernikahan anak usia 10 -19 tahun mencapai 47,8 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 46,7 persen.
"Padahal pernikahan dan proses persalinan pada remaja usia 10 -14 tahun meningkatkan risiko kematian saat persalinan hingga lima kali lipat dibanding kelompok usia 20-24 tahun," katanya.
Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Chatarina Pancer Istiyani, peserta lokakarya mengatakan persoalan anak di Kalbar dewasa ini 70 persen bukan berada di wilayah urban tetapi lebih banyak di pedalaman.
Maka jika berbicara masalah kota layak anak, indikatornya ada di kota-kota.
Ia mengharapkan anak di perbatasan dan pedalaman juga mendapat perhatian.
Tumbuh kembang anak
Selain persoalan di atas, untuk Kalbar sendiri saat ini sedang hangat-hangatnya membahas persoalan terkait indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Posisi Kalbar berada di urutan 28 dari 33 provinsi.
IPM dihitung dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).
Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).
IPM Kalbar selalu mengalami kenaikan sejak 1996 hingga 2012. Dalam tiga tahun terakhir, IPM berada pada angka 69,15 pada tahun 2010, kemudian mencapai 69, 53 pada 2011.
Angka itu naik lagi menjadi 69,66 pada 2012. Namun itu semua masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 72, 77 pada 2011. Sehingga masih berada di urutan 28 dari 33 provinsi dalam beberapa tahun ini.
Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak, Wahyu Hutomo, indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Karena tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti kesetaraan dan hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik, partisipasi anak.
"Belum sempurna tapi komprehensif," katanya. Maksudnya, memiliki nilai yang luas dan lengkap.
Menurutnya, hidup anak berkualitas adalah terpenuhinya hak dasar anak yang meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dan partisipasi.
Masih rendahnya IPM itu, memiliki hubungan erat dengan status gizi. Status gizi anak-anak menentukan masa depan generasi ini. Status gizi yang baik, akan membuat generasi mendatang juga menjadi generasi yang baik. Generasi yang bisa membawa perubahan kemajuan bagi negara.
Lantas, bagaimana dengan status gizi anak Kalbar sendiri?
Berdasarkan data dari Puskesmas Saigon, Pontianak Timur yang menangani kasus gizi buruk dari enam kecamatan se-Kota Pontianak, pada tahun 2011 menangani 30 kasus dan tahun 2012 menangani 36 kasus.
Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, pada tahun 2010 terdapat 604 kasus gizi buruk, dengan 10 kematian. Tahun 2011, terdapat 324 kasus gizi buruk, 16 kematian. Pada tahun 2012, ada 346 kasus dengan tujuh kematian.
Kalbar bahkan menempati peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia dalam riset kesehatan dasar. Parameternya diantaranya dari status gizi serta status ukuran anak berbanding berat badan.
Kasus kekerasan terhadap anak, IPM yang rendah dan gizi yang buruk merupakan masalah pelik.
Melihat kondisi tersebut, lantas upaya apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar?
Sejauh ini, pemprov baru melahirkan sejumlah peraturan. Di antaranya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 37 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Barat 2011-2015 dan pembentukan Kelompok Kerja Posyandu di tingkat provinsi.
Serta rencana strategis dinas terkait yang diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.
Upaya itu tentu saja harus didukung peran serta lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat.
Upaya untuk mendukung peningkatan tumbuh kembang anak secara utuh. Memprioritaskan anak untuk meningkatkan IPM Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara, bagaimana peran dan kepedulian lembaga swadaya masyarakat menghadapi kasus itu?
Peningkatan IPM memerlukan kemitraan strategis untuk bersama-sama menyusun dan mempertajam kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Itu harapan pemerintah provinsi tersebut.
Bentuk peran dan kepedulian itu, salah satunya sudah ditunjukkan World Vision Indonesia melalui mitranya, Wahana Visi Indonesia (WVI).
Direktur Nasionai World Vision Indonesia, Tjahjono Soerjodibroto mengatakan, salah satu indikator penting dalam pembangunan yang digunakan banyak negara adalah IPM.
Menurut ia, pembangunan manusia merupakan rangkaian yang utuh dari janin dalam kandungan, lahir sebagai bayi, pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan, pendidikan anak yang berkualitas hingga menjadi manusia dewasa yang sehat, cerdas, kreatif, sehingga mampu menjadi pemimpin bagi daerahnya.
Provinsi Kalimantan Barat, menurut ia, dalam 10 tahun terakhir (sejak tahun 2002) berada dalam urutan 27-29 dari 33 provinsi Indonesia. "Kondisi yang perlu kita perbaiki bersama mengingat potensi dan akses yang dimiliki Kalimantan Barat seharusnya memungkinkan untuk memiliki peringkat yang lebih baik," katanya.
Ia mengatakan, World Vision telah melayani masyarakat dan anak dari keluarga miskin di Kalbar sejak tahun 1980-an. Bentuk pelayanannya melalui berbagai program pengembangan masyarakat jangka panjang, dan beberapa proyek khusus jangka pendek di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan perdamaian pascakonflik, dan pengembangan ekonomi.
Beberapa tahun lalu melalui Wahana Visi Indonesia, juga mendampingi masyarakat yang harus direlokasikan ke tempat yang baru karena konflik antarsuku.
Sebanyak 13.026 anak dan sekitar 400.000 orang saat ini didampingi di dua kota meliputi Pontianak dan Singkawang.
Serta enam kabupaten meliputi Pontianak, Bengkayang, Landak, Sekadau, Kubu Raya, dan Sambas.
"Itu dalam rangka mewujudkan hidup anak yang utuh sepenuhnya," kata dia lagi.
Kegiatannya, menurut Tjahjono, melalui pendampingan kelompok anak, percontohan kurikulum sekolah hijau, pengembangan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan posyandu, dan peningkatan ekonomi keluarga.
Harus ada komitmen bersama memperbaiki dan menyiapkan masa depan anak Kalbar yang juga anak Indonesia. Untuk menuju Kalbar yang lebih maju. Semoga.
(T.N005/A025)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013