Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengharapkan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei tidak berlangsung anarkis.
"Penyampaian aspirasi di hari buruh diharapkan berlangsung dengan tertib," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia juga berharap aksi demostrasi berlangsung dengan murni dan tidak disusupi oleh provokator.
"Jangan sampai ada provokator yang menyusupi para demonstran agar tidak ada aksi anarkis," katanya.
Untuk itu dia berharap aparat keamanan mewaspadai adanya provokator yang menyusup ke dalam aksi unjuk rasa.
"Pihak aparat agar mengantisipasi terjadinya aksi anarkisme dalam aksi unjuk rasa hari buruh," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah senantiasa menampung semua aspirasi yang disampaikan para tenaga kerja dan akan berupaya untuk merealisasikannya.
Agung Laksono mengatakan pemerintah serius untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para buruh.
"Misalkan mengenai PBI (penerima bantuan iuran), kalau pekerja yang miskin atau masyarakat miskin dengan pendapatan sangat kecil bisa menjadi peserta PBI," katanya.
Namun, kata Agung, pekerja yang mampu dan tidak masuk kategori miskin tidak bisa masuk PBI atau harus masuk non-PBI dan harus membayar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Penyampaian aspirasi di hari buruh diharapkan berlangsung dengan tertib," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia juga berharap aksi demostrasi berlangsung dengan murni dan tidak disusupi oleh provokator.
"Jangan sampai ada provokator yang menyusupi para demonstran agar tidak ada aksi anarkis," katanya.
Untuk itu dia berharap aparat keamanan mewaspadai adanya provokator yang menyusup ke dalam aksi unjuk rasa.
"Pihak aparat agar mengantisipasi terjadinya aksi anarkisme dalam aksi unjuk rasa hari buruh," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah senantiasa menampung semua aspirasi yang disampaikan para tenaga kerja dan akan berupaya untuk merealisasikannya.
Agung Laksono mengatakan pemerintah serius untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para buruh.
"Misalkan mengenai PBI (penerima bantuan iuran), kalau pekerja yang miskin atau masyarakat miskin dengan pendapatan sangat kecil bisa menjadi peserta PBI," katanya.
Namun, kata Agung, pekerja yang mampu dan tidak masuk kategori miskin tidak bisa masuk PBI atau harus masuk non-PBI dan harus membayar.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013