Menko Kesra: Penyaluran BLSM Diawali 12 Provinsi

Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan saat pemerintah menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi maka penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin akan diawali di 12 Provinsi dan kemudian bertahap ke seluruh Indonesia.

"Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin seluruh Indonesia sekaligus tetapi secara bertahap. Mulai dari 12 provinsi dulu. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya. Itu dilakukan, dimana hanya yang punya KPS itu yang bisa," kata Agung Laksono di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Agung mengatakan masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bisa mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di tempat-tempat yang telah disiapkan antara lain di Kantor Pos.

"Itu dilakukan, dimana hanya yang punya KPS itu yang bisa. KPS itu ada card readernya, dia tidak bisa digunakan orang lain, atau tidak bisa dijualbelikan, sekarang sedang diedarkan. Diharapkan sebelum 30 Juni sudah selesai," paparnya.

Ia mengatakan penyaluran KPS bagi masyarakat yang berhak antara lain dilakukan melalui rukun tetangga masing-masing.

Mekanisme penyaluran BLSM sendiri berlangsung selama empat bulan akan dilakukan pada dua termin masing-masing bulan Agustus dan bulan September.

Keduabelas Provinsi dan kota besar itu, kata Agung antara lain Jakarta, Surabaya, Jogyakarta, Bandung, Makassar dan Medan.

Ketika ditanyai pengumuman kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diikuti oleh kebijakan penyaluran BLSM dan program lainnya, Agung memperkirakan sebelum puasa.

"Saya kira sebelum puasa," paparnya.

Sebelumnya dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Wapres Boediono mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat miskin untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Wapres menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan memberikan gejolak yang lebih besar bila masyarakat tetap tenang dalam menghadapi hal ini.

Menurut dia, Pemerintah tengah memastikan bahwa program-program perlindungan sosial masyarakat setelah kenaikan BBM bersubsidi dapat segera berjalan.

Ia mengatakan, dirinya dan para menteri, sejak keputusan APBN P 2013 tersebut terus mematangkan program-program tersebut. Pada Selasa pagi (18/6), dirinya memimpin langsung rapat untuk persiapan tersebut.

Program-program perlindungan sosial diantaranya beras untuk masyarakat miskin sebanyak 15 kg dalam sebulan dua kali bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Bantuan untuk pendidikan siswa masyarakat miskin sebanyak 13,5 juta siswa. Bantuan ini meningkat dari sebelumnya Rp360 ribu per bulan untuk menjadi Rp450 ribu, kemudian SMP dari Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu dan SMA dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta perbulan.

Selain itu juga kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran yang akan diberikan selama empat bulan, untuk menahan guncangan harga akibat kenaikan BBM bersubsidi.

"Ini memang diperlukan pengalaman di masa lalu kalau ada penyesuaian harga (BBM), pada 3 - 4 bulan akan ada shock (goncangan), sesuatu yang akan kembali pada sesuatu yang normal. Ini perlu ditampung. Terutama yang faktor ini mereka yang miskin atau pada batasan miskin," katanya.

(R. Chaidir)