Jakarta (Antara Kalbar) - Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo meminta bank pembangunan daerah (BPD) lebih proaktif dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.
"Keberadaan BPD sangat strategis bagi kepemilikan rumah, khususnya bagi PNS di daerah. Saya meminta BPD bekerja sama dengan Kemenpera untuk proaktif baik dalam program FLPP, pembebasan lahan maupun penyaluran kredit," kata Sri Hartoyo di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan Kemenpera memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bekerjasama dengan delapan bank nasional dan 14 BPD.
Menurut Hartoyo, kredit pemilikan rumah melalui program FLPP merupakan kombinasi dari dua sumber pembiayaan jangka panjang, yaitu 70 persen oleh pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) dan 30 persen oleh bank pelaksana dengan tenor kredit selama 20 tahun dan bunga tetap 7,25 persen.
"Jumlah PNS hingga Januari 2012 sebanyak 4,7 juta orang di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 25 persen PNS belum memiliki rumah sendiri. Karena itu, BPD dan pemerintah daerah harus proaktif mempermudah kepemilikan rumah bagi PNS," tuturnya.
Untuk mempermudah bank pelaksana FLPP dalam mendapatkan dana jangka panjang, Kemenpera menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (persero) untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan.
Direktur Utama PT SMF (persero) Raharjo Adisusanto mengatakan kebutuhan perumahan terus bertambah setiap tahun dan sangat besar. Menurut dia, kekurangan perumahan saat ini mencapai 15 juta unit.
"Dengan jumlah penduduk Indonesia 257 juta orang dan pertumbuhan 1,5 persen per tahun, pertambahan kebutuhan rumah mencapai 750 ribu unit per tahun," kata Raharjo.
Seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpera dan PT SMF, diadakan diskusi panel bertema "Percepatan Ketersediaan Perumahan untuk PNS dengan Dukungan Program FLPP".
Selain Sri Hartoyo dan Raharjo Adisusanto, pembicara lainnya adalah Asisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Eddy Manindo Harahap, Kepala Divisi Kredit Subsidi PT Bank Tabungan Negara (persero) Banu Pratomo dan Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milih Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Keberadaan BPD sangat strategis bagi kepemilikan rumah, khususnya bagi PNS di daerah. Saya meminta BPD bekerja sama dengan Kemenpera untuk proaktif baik dalam program FLPP, pembebasan lahan maupun penyaluran kredit," kata Sri Hartoyo di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan Kemenpera memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bekerjasama dengan delapan bank nasional dan 14 BPD.
Menurut Hartoyo, kredit pemilikan rumah melalui program FLPP merupakan kombinasi dari dua sumber pembiayaan jangka panjang, yaitu 70 persen oleh pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) dan 30 persen oleh bank pelaksana dengan tenor kredit selama 20 tahun dan bunga tetap 7,25 persen.
"Jumlah PNS hingga Januari 2012 sebanyak 4,7 juta orang di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 25 persen PNS belum memiliki rumah sendiri. Karena itu, BPD dan pemerintah daerah harus proaktif mempermudah kepemilikan rumah bagi PNS," tuturnya.
Untuk mempermudah bank pelaksana FLPP dalam mendapatkan dana jangka panjang, Kemenpera menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (persero) untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan.
Direktur Utama PT SMF (persero) Raharjo Adisusanto mengatakan kebutuhan perumahan terus bertambah setiap tahun dan sangat besar. Menurut dia, kekurangan perumahan saat ini mencapai 15 juta unit.
"Dengan jumlah penduduk Indonesia 257 juta orang dan pertumbuhan 1,5 persen per tahun, pertambahan kebutuhan rumah mencapai 750 ribu unit per tahun," kata Raharjo.
Seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpera dan PT SMF, diadakan diskusi panel bertema "Percepatan Ketersediaan Perumahan untuk PNS dengan Dukungan Program FLPP".
Selain Sri Hartoyo dan Raharjo Adisusanto, pembicara lainnya adalah Asisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Eddy Manindo Harahap, Kepala Divisi Kredit Subsidi PT Bank Tabungan Negara (persero) Banu Pratomo dan Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milih Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013