Pontianak (Antara Kalbar) - Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mencatat terjadi sedikitnya hampir 900 ribu persalinan di provinsi itu dalam kurun waktu satu tahun.
"Itu yang terdata di berbagai tempat pelayanan. Angka sesungguhnya mungkin saja lebih besar," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan, di Kalbar, angka pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, cukup tinggi.
Namun, lanjut dia, mereka tidak mendapat akses untuk layanan alat kontrasepsi karena berbagai hal. Misalnya tidak terjangkau oleh petugas layanan, tempat yang sulit dijangkau, serta keterbatasan akses dan biaya.
"Berdasarkan survei demografi, angkanya sekitar 9 persen," ujar dia.
Sedangkan berdasarkan hasil pelaporan petugas lapangan, angkanya lebih besar. "Sekitar 20 persen," ungkap dia.
Salah satu upaya untuk menekan angka kelahiran, BKKBN Provinsi Kalbar mendorong percepatan metode kontrasepsi jangka panjang. Namun, terkadang di daerah pelaksanaannya terhambat tarif pelayanan di rumah sakit.
"Tarif sudah ditentukan melalui perda. Untuk vasektomi atau tubektomi, tarifnya antara Rp1 juta sampai Rp2juta," kata Dwi Listyawardani.
BKKBN menyiasatinya dengan menggandeng bidan swasta atau puskesmas sehingga tarif tidak terlalu membebani masyarakat.
Selain itu, memanfaatkan rumah sakit milik TNI atau Polri serta momentum tertentu yang melibatkan banyak warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Itu yang terdata di berbagai tempat pelayanan. Angka sesungguhnya mungkin saja lebih besar," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan, di Kalbar, angka pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, cukup tinggi.
Namun, lanjut dia, mereka tidak mendapat akses untuk layanan alat kontrasepsi karena berbagai hal. Misalnya tidak terjangkau oleh petugas layanan, tempat yang sulit dijangkau, serta keterbatasan akses dan biaya.
"Berdasarkan survei demografi, angkanya sekitar 9 persen," ujar dia.
Sedangkan berdasarkan hasil pelaporan petugas lapangan, angkanya lebih besar. "Sekitar 20 persen," ungkap dia.
Salah satu upaya untuk menekan angka kelahiran, BKKBN Provinsi Kalbar mendorong percepatan metode kontrasepsi jangka panjang. Namun, terkadang di daerah pelaksanaannya terhambat tarif pelayanan di rumah sakit.
"Tarif sudah ditentukan melalui perda. Untuk vasektomi atau tubektomi, tarifnya antara Rp1 juta sampai Rp2juta," kata Dwi Listyawardani.
BKKBN menyiasatinya dengan menggandeng bidan swasta atau puskesmas sehingga tarif tidak terlalu membebani masyarakat.
Selain itu, memanfaatkan rumah sakit milik TNI atau Polri serta momentum tertentu yang melibatkan banyak warga.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013