Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Pendidikan Kota Pontianak dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Aswandi menyatakan, adanya intervensi politik praktis terhadap para guru sangat berbahaya bagi perkembangan dunia pendidikan.
"Dampak dari intervensi politik, saat ini banyak kepala sekolah yang tidak berkualitas bisa diangkat jadi pengawas, begitu juga guru yang kualitasnya tidak bagus bisa diangkat menjadi kepala sekolah, karena mendukung salah satu pasangan calon Pilkada," kata Aswandi di Pontianak, Kamis.
Aswandi menjelaskan, masih adanya intervensi politik tersebut terhadap dunia pendidikan bisa membuat kacau dunia pendidikan yang harusnya bebas dari intervensi politik.
Menurut dia, hal tersebut terjadi karena euforia otonomi daerah, dimana setiap daerah menjadi penguasa baru.
Aswandi menyatakan, menemukan banyak guru di Pontianak yang mengeluh, misalnya guru diusulkan menjadi guru SD, padahal guru tersebut adalah guru Bahasa Inggris di sekolahnya.
"Sekarang dia diusulkan oleh Pemkot Pontianak untuk guru SD, nantinya hal itu akan bermasalah karena di kementerian menyatakan orang bisa menjadi guru berdasarkan ijazahnya," ungkap Aswandi.
Menurut dia, pengusulan guru Bahasa Inggris menjadi guru SD, akan berdampak sulitnya mengikuti program sertifikasi. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dengan melakukan penyebaran guru, bisa saja guru itu ditugaskan menjadi guru SMP atau di SMA/sederajat, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Mulyadi mengimbau, kepada guru yang ada di kota itu, untuk tidak ikut dalam politik praktis pada Pilkada Kota Pontianak, 19 September 2013.
"Sebaiknya para guru, tidak ikut dalam politik praktis, karena hanya akan merugikan guru itu sendiri," ujarnya.
Dampak dari keterlibatan guru dalam politik praktis, bisa terhadap dirinya sendiri dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) murid-muridnya, karena gurunya sibuk berpolitik, kata Mulyadi.
Nurul H
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dampak dari intervensi politik, saat ini banyak kepala sekolah yang tidak berkualitas bisa diangkat jadi pengawas, begitu juga guru yang kualitasnya tidak bagus bisa diangkat menjadi kepala sekolah, karena mendukung salah satu pasangan calon Pilkada," kata Aswandi di Pontianak, Kamis.
Aswandi menjelaskan, masih adanya intervensi politik tersebut terhadap dunia pendidikan bisa membuat kacau dunia pendidikan yang harusnya bebas dari intervensi politik.
Menurut dia, hal tersebut terjadi karena euforia otonomi daerah, dimana setiap daerah menjadi penguasa baru.
Aswandi menyatakan, menemukan banyak guru di Pontianak yang mengeluh, misalnya guru diusulkan menjadi guru SD, padahal guru tersebut adalah guru Bahasa Inggris di sekolahnya.
"Sekarang dia diusulkan oleh Pemkot Pontianak untuk guru SD, nantinya hal itu akan bermasalah karena di kementerian menyatakan orang bisa menjadi guru berdasarkan ijazahnya," ungkap Aswandi.
Menurut dia, pengusulan guru Bahasa Inggris menjadi guru SD, akan berdampak sulitnya mengikuti program sertifikasi. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dengan melakukan penyebaran guru, bisa saja guru itu ditugaskan menjadi guru SMP atau di SMA/sederajat, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Mulyadi mengimbau, kepada guru yang ada di kota itu, untuk tidak ikut dalam politik praktis pada Pilkada Kota Pontianak, 19 September 2013.
"Sebaiknya para guru, tidak ikut dalam politik praktis, karena hanya akan merugikan guru itu sendiri," ujarnya.
Dampak dari keterlibatan guru dalam politik praktis, bisa terhadap dirinya sendiri dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) murid-muridnya, karena gurunya sibuk berpolitik, kata Mulyadi.
Nurul H
(A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013