Surabaya (Antara Kalbar) - Menteri Agama Suryadharma Ali menanyakan kerusuhan di Pondok Pesantren Darus Sholihin, Desa Puger Kulon, Jember, Jawa Timur (11/9), kepada Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono dengan melakukan pertemuan di Mapolda Jatim, Sabtu.
"Penanganan kasus itu tetap saya percayakan ke daerah, tapi saya sebagai pejabat pusat tetap harus tahu apa yang terjadi di Kecamatan Puger itu," katanya ketika dikonfirmasi Antara di Bandara Juanda Surabaya.
Ia mengaku sudah mendapatkan laporan tentang kerusuhan antardesa di Puger, Jember itu, namun pihaknya ingin mendapatkan informasi langsung dari "pihak pertama" di lapangan yakni Kapolda Jatim.
"Dengan begitu, informasi yang saya dapatkan tidak akan bias, karena ada yang bilang konflik itu konflik Sunni-Syiah, tapi ada yang bilang Habib Ali itu bukan Syiah, tapi dituduh Syiah," katanya.
Namun, katanya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dirinya juga ingin tahu penanganan kerusuhan itu dan situasi paling mutakhir di lokasi kejadian.
"Saya dengar Kapolda Jatim 'standby' di sana," katanya. Sebelumnya, Kapolda Jatim "ngantor" di Mapolsek Puger untuk menangani kasusnya dan mempertemukan kedua tokoh setempat, yakni Ustadz Fauzi dan Habib Ali.
Ditanya imbauan untuk masyarakat Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan yang berkonflik itu, Menag meminta masyarakat tidak melibatkan masalah agama dalam konflik itu.
"Kalau agama dilibatkan dalam konflik itu justru akan membuat konfliknya bisa semakin meluas, itu konsekuensinya, tapi saya tidak mendapatkan informasi terkait agama sebagai penyebabnya," katanya.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Drs H Sudjak MAg menegaskan bahwa kerusuhan di Puger, Jember itu tidak ada kaitan dengan Sunni-Syiah seperti yang muncul di permukaan.
"Itu masalah lama terkait persaingan antartokoh, karena masyarakat Sunni dan Syiah di sana juga tidak ada masalah, bahkan rumah mereka saling berbaur, jadi tokohnya harus bertemu," katanya.
Secara terpisah, Ketua PCNU Kencong Lora Hasyim menegaskan bahwa konflik itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila antartokoh bisa saling menghormati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Penanganan kasus itu tetap saya percayakan ke daerah, tapi saya sebagai pejabat pusat tetap harus tahu apa yang terjadi di Kecamatan Puger itu," katanya ketika dikonfirmasi Antara di Bandara Juanda Surabaya.
Ia mengaku sudah mendapatkan laporan tentang kerusuhan antardesa di Puger, Jember itu, namun pihaknya ingin mendapatkan informasi langsung dari "pihak pertama" di lapangan yakni Kapolda Jatim.
"Dengan begitu, informasi yang saya dapatkan tidak akan bias, karena ada yang bilang konflik itu konflik Sunni-Syiah, tapi ada yang bilang Habib Ali itu bukan Syiah, tapi dituduh Syiah," katanya.
Namun, katanya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dirinya juga ingin tahu penanganan kerusuhan itu dan situasi paling mutakhir di lokasi kejadian.
"Saya dengar Kapolda Jatim 'standby' di sana," katanya. Sebelumnya, Kapolda Jatim "ngantor" di Mapolsek Puger untuk menangani kasusnya dan mempertemukan kedua tokoh setempat, yakni Ustadz Fauzi dan Habib Ali.
Ditanya imbauan untuk masyarakat Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan yang berkonflik itu, Menag meminta masyarakat tidak melibatkan masalah agama dalam konflik itu.
"Kalau agama dilibatkan dalam konflik itu justru akan membuat konfliknya bisa semakin meluas, itu konsekuensinya, tapi saya tidak mendapatkan informasi terkait agama sebagai penyebabnya," katanya.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Drs H Sudjak MAg menegaskan bahwa kerusuhan di Puger, Jember itu tidak ada kaitan dengan Sunni-Syiah seperti yang muncul di permukaan.
"Itu masalah lama terkait persaingan antartokoh, karena masyarakat Sunni dan Syiah di sana juga tidak ada masalah, bahkan rumah mereka saling berbaur, jadi tokohnya harus bertemu," katanya.
Secara terpisah, Ketua PCNU Kencong Lora Hasyim menegaskan bahwa konflik itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila antartokoh bisa saling menghormati.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013