Roy Suryo : Penyadapan Massif Terjadi Setelah Indosat Dijual

Jakarta (Antara Kalbar) - Pakar telematika yang juga Menpora, Roy Suryo, menilai penyadapan bukan masalah politik saja, tetapi juga soal ekonomi keuangan atau perbankan, sebab penyadapan itu masih terjadi setelah pemerintah menjual saham Indosat ke pihak asing. 

"Tapi. saya tidak ingin mengatakan itu zaman siapa presidennya, namun sejak Indosat dijual itulah penyadapan kian marak karena satelit Palapa berada di luar kendali," katanya di Jakarta, Minggu. 

Menurut dia, dirinya sudah mengingatkan mengenai akan bahaya terjadinya penyadapan sejak sepuluh tahun silam saat adanya privatisasi PT Telkom ke pihak asing. 

Hal itu bisa dilihat dari dokumen paparannya di Kepolisian RI mengenai aktivitas penyadapan yang terjadi di Indonesia. 

Sebelumnya, Roy Suryo ketika memberikan Keynote Speech diskusi bertajuk 'Generasi Muda Bangsa Menyikapi Aksi Penyadapan' yang digelar Indonesia ICT Institute bersama Kemenpora belum lama ini mengatakan perkembangan ICT dan kasus-kasusnya di Indonesia akan naik jika pemerintah kurang jeli memetakan soal arus informasi yang kian terbuka. 

"Saya telah menyampaikan ancaman kebocoran informasi. Hal itu sudah saya presentasikan pada Rakernis Telematika Kepolisian RI, sepuluh tahun silam." 

Dalam catatannya, percakapan yang sempat bocor kala itu antara Presiden Habibie saat menjabat dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengenai pembelian buffer stock minyak dari Singapura. 

"Kemudian ada juga bocoran hasil rapat intern Polda Papua di Jayapura 5 Juli 2002 tentang rencana operasi 'Adil Matoa'," ungkap Roy. 

 Roy yang juga petinggi Partai Demokrat ini mengatakan Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. 

 "Sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan. Indosat sendiri dilepas oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi pada tahun 2002," katanya. 

 Tanggung Jawab Indosat 

Dalam kaitan itu, Roy Suryo meminta Indosat bertanggung jawab atas bocornya komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri ke Australia. 

"Penyadapan itu sudah berlangsung cukup lama dan baru kali ini pemerintah dapat bertindak tegas. Jika pemerintah tidak tegas, kebocoran-kebocoran di lingkungan perbankan dengan kerugian besar akibat penyalahgunaan dan kerawanan aplikasi sistem informasi akan terus berjalan," katanya. 

Menyinggung apa yang disampaikan Direktur Utama Indosat Alexander Rusli bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan nomor Indosat, Roy menegaskan bahwa hal itu bukan soal nomor.

****