Pontianak (Antara Kalbar) - BKKBN Provinsi Kalimantan Barat kesulitan melayani akseptor yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional (Non-JKN), karena dari segi pembiayaan belum terlayani.
"Para akseptor itu dari segi pembiayaan belum terlayani," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Dwi Listyawardani di Pontianak, Selasa.
Sementara untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), PNS, TNI dan Polri secara otomatis menjadi peserta Prgram JKN," kata Dwi Listyawardani di sela Pra-Rakerda Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kalbar Tahun 2014.
Ia megatakan bahwa akseptor yang tidak terjangkau dan belum menjadi peserta JKN, jumlahnya juga banyak.
"Itu yang harus disiasati," kata Dwi Listyawardani. Misalnya menggunakan pos-pos penganggaran yang masih bisa membiayai sebagian akseptor yang belum dilayani program tersebut.
Ia menambahkan ada skema yang bisa digunakan agar para akseptor itu bisa dilayani secara gratis. Misalnya, pelayanan dengan memanfaatkan momentum bhakti TNI/KB Kesehatan atau KB Kesehatan Bhayangkara.
"Kalau ada pelayanan momentum seperti itu, tidak melihat apakah akseptor miskin, setengah miskin, mereka cukup datang ke tempat pelayanan, tidak perlu membayar," ujar dia.
Pihaknya juga mendukung akseptor yang akan masuk dalam program JKN.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Para akseptor itu dari segi pembiayaan belum terlayani," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Dwi Listyawardani di Pontianak, Selasa.
Sementara untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), PNS, TNI dan Polri secara otomatis menjadi peserta Prgram JKN," kata Dwi Listyawardani di sela Pra-Rakerda Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kalbar Tahun 2014.
Ia megatakan bahwa akseptor yang tidak terjangkau dan belum menjadi peserta JKN, jumlahnya juga banyak.
"Itu yang harus disiasati," kata Dwi Listyawardani. Misalnya menggunakan pos-pos penganggaran yang masih bisa membiayai sebagian akseptor yang belum dilayani program tersebut.
Ia menambahkan ada skema yang bisa digunakan agar para akseptor itu bisa dilayani secara gratis. Misalnya, pelayanan dengan memanfaatkan momentum bhakti TNI/KB Kesehatan atau KB Kesehatan Bhayangkara.
"Kalau ada pelayanan momentum seperti itu, tidak melihat apakah akseptor miskin, setengah miskin, mereka cukup datang ke tempat pelayanan, tidak perlu membayar," ujar dia.
Pihaknya juga mendukung akseptor yang akan masuk dalam program JKN.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014