Ngabang (Antara Kalbar) - Kepolisian Resort Landak siap mengamankan pelaksanaan pemilu 2014 dengan menerjunkan 297 personel dengan dibantu linmas guna disebar sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kita siapkan dua per tiga dari kekuatan yang Polres Landak yakni 297 personel, yang akan mengamankan selama 225 hari sampai pilpres," kata Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono usai gelar pasukan operasi Mantap Brata Kapuas 2014, Jumat (14/3).
Menurutnya, sistem pola pengamanan pada Pemilu sudah ditentukan yakni dua per tiga dari anggota Polres Landak. Karena jumlah personel sangat terbatas yang harus mengamankan sebanyak 1021 TPS.
"Kita juga rencana dapat bantuan dari Brimob Polda Kalbar sebanyak 30 personel. Sehingga bisa membantu dalam pengamanan Pemilu legislatif yang sudah memasuki tahap masa kampanye ini," kata Frans.
Ia menjelaskan, pola pengamanan dilihat beberapa kategori TPS. Untuk TPS aman 1 polisi untuk 3 TPS ditambah anggota Linmas. TPS rawan 1 maka 1 polisi untuk 2 TPS sampai seterusnya bisa saja 1 polisi untuk 1 TPS.
"Kita lihat daerah titik rawan biak kriminalitas, konflik dan juga letak geografis yang cukup jauh, tentu 1 TPS kita tempatkan 1 polisi. Jadi dalam pengamanan kita atur dengan sistem pola yang ada," tegas Frans.
Ia menambahkan, pengamanan pemilu 2014 dilakukan menyesuaikan tahapan-tahapan yang ada. Misalnya masa kampanye personel akan mengamankan lokasi-lokasi yang ditentukan penyelenggara pemilu.
"Lalu pada masa tenang, tentu personel tetap melakukan kegiatan rutin. Yang jelas operasi Mantap Brata Kapuas dalam rangka pengamanan pemilu selama 225 hari sampai pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan pelantikan calon legislatif terpilih,"tegas Frans lagi.
Ia mengimbau kepada lapisan masyarakat dan stakeholder agar bersama mensukseskan pemilu 2014 dengan selalu menjaga kamtibmas. "Karena tanpa kerjasama semua pihak, kami polisi aparat keamanan tidak bisa juga bekerja maksimal," ujar Frans.
Upacara gelar pasukan operasi Mantap Brata Kapuas 2014 di halaman Mapolres Landak berlangsung khidmat, dihadiri jajaran TNI, Pol PP, para pejabat Pemkab Landak, KPU, Panwaslu dan tokoh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kita siapkan dua per tiga dari kekuatan yang Polres Landak yakni 297 personel, yang akan mengamankan selama 225 hari sampai pilpres," kata Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono usai gelar pasukan operasi Mantap Brata Kapuas 2014, Jumat (14/3).
Menurutnya, sistem pola pengamanan pada Pemilu sudah ditentukan yakni dua per tiga dari anggota Polres Landak. Karena jumlah personel sangat terbatas yang harus mengamankan sebanyak 1021 TPS.
"Kita juga rencana dapat bantuan dari Brimob Polda Kalbar sebanyak 30 personel. Sehingga bisa membantu dalam pengamanan Pemilu legislatif yang sudah memasuki tahap masa kampanye ini," kata Frans.
Ia menjelaskan, pola pengamanan dilihat beberapa kategori TPS. Untuk TPS aman 1 polisi untuk 3 TPS ditambah anggota Linmas. TPS rawan 1 maka 1 polisi untuk 2 TPS sampai seterusnya bisa saja 1 polisi untuk 1 TPS.
"Kita lihat daerah titik rawan biak kriminalitas, konflik dan juga letak geografis yang cukup jauh, tentu 1 TPS kita tempatkan 1 polisi. Jadi dalam pengamanan kita atur dengan sistem pola yang ada," tegas Frans.
Ia menambahkan, pengamanan pemilu 2014 dilakukan menyesuaikan tahapan-tahapan yang ada. Misalnya masa kampanye personel akan mengamankan lokasi-lokasi yang ditentukan penyelenggara pemilu.
"Lalu pada masa tenang, tentu personel tetap melakukan kegiatan rutin. Yang jelas operasi Mantap Brata Kapuas dalam rangka pengamanan pemilu selama 225 hari sampai pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan pelantikan calon legislatif terpilih,"tegas Frans lagi.
Ia mengimbau kepada lapisan masyarakat dan stakeholder agar bersama mensukseskan pemilu 2014 dengan selalu menjaga kamtibmas. "Karena tanpa kerjasama semua pihak, kami polisi aparat keamanan tidak bisa juga bekerja maksimal," ujar Frans.
Upacara gelar pasukan operasi Mantap Brata Kapuas 2014 di halaman Mapolres Landak berlangsung khidmat, dihadiri jajaran TNI, Pol PP, para pejabat Pemkab Landak, KPU, Panwaslu dan tokoh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014