Sintang (Antara Kalbar) - Masyarakat Ketungau  Kabupaten Sintang terancam rawan pangan akibat gagal panen yang terjadi di seluruh desa.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengungkapkan dari 171 desa di Kecamatan Ketungau Hiliar, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, setiap dialog dengan masyarakat, pertanyaan masyarakat bagaimana cara Pemkab Sintang menangani paceklik yang terjadi saat ini. “Gagal panen yang terjadi ini akibat kemarau pada Januari hingga awal Maret lalu,” katanya.

Dia mengatakan hampir semua desa mengeluh karena Pemkab Sintang sampai saat ini seperti tidak perduli dengan kondisi masyarakat yang gagal panen. Ia meminta Bulog Sintang tanggap jika ada Kades yang datang mengajukan pengadaan beras murah atau beras raskin untuk para petani.

“Sintang ini kan juga ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi mengapa sampai saat ini belum turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang rawan pangan. Jangan sampai masyarakat Sintang mati kelaparan karena pemerintahnya tidak perduli dengan masyarakat yang gagal panen ini,” tuturnya.

Heri menyampaikan hampir 95 persen petani di Ketungau gagal panen. Bagi mereka yang berladang didaerah rawa dengan kadar airnya cukup juga hanya bisa kembali benih saja.

“Kondisi ini membuat masyarakat bingung mau makan apa dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Dikatakannya, ada uang pun masyarakat bingung karena beras tidak ada. Di Ketungau, lanjutnya harga beras sudah di atas Rp12 ribu perkilo. “Kemana beras raskin selama ini,” tanyanya.

Heri mendesak Pemkab Sintang harus menyiapkan beras murah untuk masyarakat pedalaman yang gagal panen. Dia meminta Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang segera melaksanakan operasi pasar terutama di daerah-daerah terpencil.

Dikatakan dia, setiap desa setidaknya ada 200 hektar lahan pertanian yang gagal panen.

“Silahkan dihitung saja berapa ribu hektar lahan pertanian yang gagal panen di Ketungau,” katanya.

Ia mengungkapkan selain gagal panen, nilai jual getah karet jatuh sekali. Di pedalaman harga getah hanya Rp7 ribu perkilo sementara harga beras sudah Rp15 ribu perkg. Begitu juga dengan harga BBM yang melambung hingga Rp18 ribu perliter.

 â€œSudah beras tidak ada, harga kulat rendah, barang mahal, BBM mahal, jadi mau makan apa masyarakat di pedalaman. Saya tidak bisa bayangkan terjadi kelaparan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang,” ujarnya.

Heri Jambri juga mempertanyakan program pemerintah di bidang pertanian yang setiap tahunnya miliar Rupiah dikemanakan. “Dimana tempatnya dimana padinya,” tanyanya.

Pewarta: Faiz

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014