Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang, Mas’ud Nawawi mengatakan pihaknya sedang membidik sejumlah potensi daerah untuk menjadi sumber PAD baru.
Dikatakannya, salah satu potensi daerah yang sedang dia bidik untuk ditarik pajaknya, yaitu restoran dan rumah makan. Mas’ud menilai potensi pajak dari restoran dan rumah makan di Kota Sintang sangat besar seiring dengan perkembangan kota. “Kita lihat rumah makan di Kota Sintang terus bertambah. Ini peluang untuk ditarik pajaknya,†katanya.
Untuk penarikan pajak restoran dan rumah makan ini, katanya, Dispenda Kabupaten Sintang akan mencontoh Kota Pontianak yang sudah menarik pajak restoran dan rumah makan.
Dikatakannya, untuk menerapkan pajak restoran dan rumah makan, pihaknya akan mengundang para pengusaha restoran dan rumah makan tersebut.
Tidak hanya pajak restoran dan rumah makan yang ia lirik, Mas’ud mengatakan pihaknya juga sudah berencana akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang industri hilir pengelolaan sawit dan karet.
“Kami akan bangun BUMD yang akan bergerak dibidang industri pengelolaan sawit dan karet. Nanti kami akan membeli produksi sawit dan karet dari para petani untuk diolah menjadi bahan jadi,†katanya.
Mas’ud menjelaskan untuk pendirian usaha industri pengelolaan karet dan kepala sawit ini, pihaknya akan meminta semua perusahaan perkebunan sawit dan karet untuk menjual lima persen dari produksi mereka ke BUMD milik Pemkab Sintang.
“Kami akan minta lima persen saja dari produksi yang ada saat ini untuk kami olah,†ujarnya.
Dia mengaku yakin jika cita-cita tersebut terwujud, Pemkab Sintang dapat meningkatkan PAD-nya. Dikatakannya, mau tidak mau Dispenda harus melakukan hal ini agar ada pendapatan yang masuk ke daerah tapi penarikan pajak tersebut tidak memberatkan masyarakat. “Memang perlu waktu untuk merealisasikan semua rencana ini. Kami akan sosialisasikan terus ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak ini bukan hutang yang harus mereka bayar tapi kewajiban mereka sebagai warga negara,†tegasnya.
Mas’ud merasa yakin dengan SDM yang ada akan mampu merealisasikan semua rencananya menggali potensi daerah untuk menjadi sumber-sumber PAD. “Saya yakin SDM yang ada ini merupakan tenaga profesional untuk menggali sumber-sumber PAD,†ujar yakin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Dikatakannya, salah satu potensi daerah yang sedang dia bidik untuk ditarik pajaknya, yaitu restoran dan rumah makan. Mas’ud menilai potensi pajak dari restoran dan rumah makan di Kota Sintang sangat besar seiring dengan perkembangan kota. “Kita lihat rumah makan di Kota Sintang terus bertambah. Ini peluang untuk ditarik pajaknya,†katanya.
Untuk penarikan pajak restoran dan rumah makan ini, katanya, Dispenda Kabupaten Sintang akan mencontoh Kota Pontianak yang sudah menarik pajak restoran dan rumah makan.
Dikatakannya, untuk menerapkan pajak restoran dan rumah makan, pihaknya akan mengundang para pengusaha restoran dan rumah makan tersebut.
Tidak hanya pajak restoran dan rumah makan yang ia lirik, Mas’ud mengatakan pihaknya juga sudah berencana akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang industri hilir pengelolaan sawit dan karet.
“Kami akan bangun BUMD yang akan bergerak dibidang industri pengelolaan sawit dan karet. Nanti kami akan membeli produksi sawit dan karet dari para petani untuk diolah menjadi bahan jadi,†katanya.
Mas’ud menjelaskan untuk pendirian usaha industri pengelolaan karet dan kepala sawit ini, pihaknya akan meminta semua perusahaan perkebunan sawit dan karet untuk menjual lima persen dari produksi mereka ke BUMD milik Pemkab Sintang.
“Kami akan minta lima persen saja dari produksi yang ada saat ini untuk kami olah,†ujarnya.
Dia mengaku yakin jika cita-cita tersebut terwujud, Pemkab Sintang dapat meningkatkan PAD-nya. Dikatakannya, mau tidak mau Dispenda harus melakukan hal ini agar ada pendapatan yang masuk ke daerah tapi penarikan pajak tersebut tidak memberatkan masyarakat. “Memang perlu waktu untuk merealisasikan semua rencana ini. Kami akan sosialisasikan terus ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak ini bukan hutang yang harus mereka bayar tapi kewajiban mereka sebagai warga negara,†tegasnya.
Mas’ud merasa yakin dengan SDM yang ada akan mampu merealisasikan semua rencananya menggali potensi daerah untuk menjadi sumber-sumber PAD. “Saya yakin SDM yang ada ini merupakan tenaga profesional untuk menggali sumber-sumber PAD,†ujar yakin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014