Jakarta (Antara Kalbar) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginginkan pemerintah membuat terobosan terkait sektor perpajakan guna meningkatkan jumlah pendapatan pajak yang transparan dan akuntabel.
"Kami mengharapkan agar pemerintah perlu membuat terobosan dan mencermati berbagai kemungkinan patok-banding praktek-praktek terbaik," kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, salah satu contoh terobosan yang dapat dipraktekkan antara lain memberi kewenangan yang lebih leluasa dalam pengelolaan perpajakan.
Selain itu, lanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali Presiden RI.
Ia mengakui dalam hal institusi, selama satu dekade ini Direktorat Jenderal Perpajakan telah melaksanakan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan.
"Pembenahan kelembagaan dan pemberian remunerasi kepada aparat pajak merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja optimalisasi penerimaan pajak," katanya.
Namun, ujar dia, selama ini pemerintah dinilai belum pernah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan.
Sedangkan untuk faktor eksternal utamanya wajib pajak, Rizal mengemukakan kondisi perekonomian dan resesi global mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk meningkatkan dan memenuhi pembayaran pajaknya.
Untuk itu, pemerintah juga harus senantiasa mendorong pertumbuhan investasi dan produksi sektor riil.
Hal itu, lanjutnya, guna meningkatkan perekonomian dan kemampuan wajib pajak dalam meningkatkan pembayaran pajaknya.
Sebagaimana diketahui, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.099 triliun atau lebih kecil empat persen dari target yang ditetapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami mengharapkan agar pemerintah perlu membuat terobosan dan mencermati berbagai kemungkinan patok-banding praktek-praktek terbaik," kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, salah satu contoh terobosan yang dapat dipraktekkan antara lain memberi kewenangan yang lebih leluasa dalam pengelolaan perpajakan.
Selain itu, lanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali Presiden RI.
Ia mengakui dalam hal institusi, selama satu dekade ini Direktorat Jenderal Perpajakan telah melaksanakan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan.
"Pembenahan kelembagaan dan pemberian remunerasi kepada aparat pajak merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja optimalisasi penerimaan pajak," katanya.
Namun, ujar dia, selama ini pemerintah dinilai belum pernah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan.
Sedangkan untuk faktor eksternal utamanya wajib pajak, Rizal mengemukakan kondisi perekonomian dan resesi global mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk meningkatkan dan memenuhi pembayaran pajaknya.
Untuk itu, pemerintah juga harus senantiasa mendorong pertumbuhan investasi dan produksi sektor riil.
Hal itu, lanjutnya, guna meningkatkan perekonomian dan kemampuan wajib pajak dalam meningkatkan pembayaran pajaknya.
Sebagaimana diketahui, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.099 triliun atau lebih kecil empat persen dari target yang ditetapkan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014