Jakarta (Antara Kalbar) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong peran pemuda agar lebih aktif terlibat guna memajukan hak asasi manusia (HAM) dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
"Tidak sedikit yang mengatakan anak muda akan memainkan peran penting dalam menjaga dan mendorong kemajuan HAM dan demokrasi, yang saat ini sudah berjalan selama 16 tahun, sejak rezim Orde Baru, tumbang pada 1998 silam," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Haris mengingatkan bahwa beberapa hasil survei seperti dari Indobarometer terkait partisipasi politik anak muda dan kesadaran mereka terhadap demokrasi, menyebutkan bahwa ada sebanyak 71,2 persen pemuda yang sepakat dengan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan negara.
Selain itu, hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa pemuda cenderung tidak setuju terhadap otoritarianisme dan sistem politik satu partai, dan 85,5 persen pemuda memahami demokrasi sebagai bentuk kebebasan mengkritik pemerintah hingga melindungi kebebasan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan.
"Namun, apakah data-data statistik di atas betul-betul tercermin dalam kehidupan sehari-hari anak muda? Apakah anak muda dalam kesehariannya, benar-benar memiliki semangat tinggi dan juga kapabilitas yang baik untuk memperjuangkan Demokrasi dan termasuk diantaranya memajukan kondisi Hak Asasi Manusia?" tanyanya.
Ia menegaskan bahwa hal yang terpenting untuk ditanyakan adalah apakah di pemerintahan baru nanti hasil pemilu 2014, anak muda siap mengawal Indonesia agar negara ini patuh terhadap rel-rel demokrasinya dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM.
Untuk itu, Kontras juga mengadakan program Sehama (Sekolah HAM untuk Mahasiswa) ke-VI (pertama kali dilaksanakan pada 2008) yang mengusung tema "Memperkuat Peran Pemuda dalam Mendorong Kemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia".
Sebelumnya, Kontras menyatakan kedua kandidat baik pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Jokowi-Jusuf Kalla tidak beritikad membangun negara berasaskan HAM. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan para kandidat tidak memiliki itikad membangun negara yang beralaskan HAM," kata Haris Azhar.
Menurut Haris, setelah melihat debat kedua kandidat di Balai Sarbini, Senin (9/6), pihaknya sangat menyesalkan bahwa tidak ada pertanyaan maupun pernyataan yang secara spesifik diajukan KPU melalui moderator guna memberikan ruang untuk menguji gagasan, visi dan misi para kandidat terkait kewajiban negara di bidang HAM selama lima tahun mendatang.
Lebih dari itu, ujar dia, HAM juga dipastikan tidak masuk dalam debat kandidat pada tahap ke dua hingga ke tahap kelima mendatang karena sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU, materi debat hanya terfokus pada program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sumber daya manusia (SDM).
"Absennya HAM dalam materi debat, dipertegas oleh sikap dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak memasukan HAM kedalam materi debat," katanya.
Ia menilai absennya materi HAM dalam debat adalah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM PBB, dan dua tahun terakhir kondisi HAM di Indonesia mendapatkan catatan kritis dari PBB.
(M040/Chaidar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Tidak sedikit yang mengatakan anak muda akan memainkan peran penting dalam menjaga dan mendorong kemajuan HAM dan demokrasi, yang saat ini sudah berjalan selama 16 tahun, sejak rezim Orde Baru, tumbang pada 1998 silam," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Haris mengingatkan bahwa beberapa hasil survei seperti dari Indobarometer terkait partisipasi politik anak muda dan kesadaran mereka terhadap demokrasi, menyebutkan bahwa ada sebanyak 71,2 persen pemuda yang sepakat dengan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan negara.
Selain itu, hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa pemuda cenderung tidak setuju terhadap otoritarianisme dan sistem politik satu partai, dan 85,5 persen pemuda memahami demokrasi sebagai bentuk kebebasan mengkritik pemerintah hingga melindungi kebebasan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan.
"Namun, apakah data-data statistik di atas betul-betul tercermin dalam kehidupan sehari-hari anak muda? Apakah anak muda dalam kesehariannya, benar-benar memiliki semangat tinggi dan juga kapabilitas yang baik untuk memperjuangkan Demokrasi dan termasuk diantaranya memajukan kondisi Hak Asasi Manusia?" tanyanya.
Ia menegaskan bahwa hal yang terpenting untuk ditanyakan adalah apakah di pemerintahan baru nanti hasil pemilu 2014, anak muda siap mengawal Indonesia agar negara ini patuh terhadap rel-rel demokrasinya dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM.
Untuk itu, Kontras juga mengadakan program Sehama (Sekolah HAM untuk Mahasiswa) ke-VI (pertama kali dilaksanakan pada 2008) yang mengusung tema "Memperkuat Peran Pemuda dalam Mendorong Kemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia".
Sebelumnya, Kontras menyatakan kedua kandidat baik pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Jokowi-Jusuf Kalla tidak beritikad membangun negara berasaskan HAM. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan para kandidat tidak memiliki itikad membangun negara yang beralaskan HAM," kata Haris Azhar.
Menurut Haris, setelah melihat debat kedua kandidat di Balai Sarbini, Senin (9/6), pihaknya sangat menyesalkan bahwa tidak ada pertanyaan maupun pernyataan yang secara spesifik diajukan KPU melalui moderator guna memberikan ruang untuk menguji gagasan, visi dan misi para kandidat terkait kewajiban negara di bidang HAM selama lima tahun mendatang.
Lebih dari itu, ujar dia, HAM juga dipastikan tidak masuk dalam debat kandidat pada tahap ke dua hingga ke tahap kelima mendatang karena sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU, materi debat hanya terfokus pada program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sumber daya manusia (SDM).
"Absennya HAM dalam materi debat, dipertegas oleh sikap dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak memasukan HAM kedalam materi debat," katanya.
Ia menilai absennya materi HAM dalam debat adalah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM PBB, dan dua tahun terakhir kondisi HAM di Indonesia mendapatkan catatan kritis dari PBB.
(M040/Chaidar)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014