Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah Indonesia sedang membicarakan mekanisme terkait penyaluran dana bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Palestina yang kini sedang diserang Israel.
"Kami juga telah bicara dengan Menteri Luar Negeri Palestina termasuk terkait penyaluran dana satu juta dolar AS," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa setelah menghadiri acara pelantikan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Marty Natalegawa, perkembangan di Gaza semakin lama semakin memburuk dengan lebih dari 70 persen korban adalah warga sipil yang tidak berdosa.
Menlu menegaskan upaya diplomasi akan terus dilakukan termasuk mendesak digelarnya sidang khusus kemanusiaan di PBB.
Apalagi, ujar dia, Israel selama ini kerap tidak mengindahkan aturan-aturan internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga internasional.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia segera menginisiasi pembentukan tim pencari fakta untuk melaporkan terkait kerusakan yang dihasilkan dari serangan Israel kepada Palestina.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merespons situasi ini, diantaranya melalui membentuk misi pencarian fakta dalam waktu tujuh hari ke depan," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.
Kontras mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina yang hanya dua hari pertama agresi itu telah mengakibatkan kematian hingga sebanyak 53 warga Palestina, yang 12 korban tewas di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, brutalitas Israel juga telah mengakibatkan lebih dari 340 orang terluka.
Untuk itu, Haris memaparkan bahwa tim pencari fakta bertanggung jawab untuk membuat laporan mengenai kerusakan, jumlah korban, dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
"Tim Pencari Fakta dapat terdiri dari beberapa entitas, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.
Kontras juga mendesak pemerintah mengoptimalkan pendekatan multilateral melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengedepankan upaya diplomasi, memediasi kedua belah pihak yang berkonflik melalui cara-cara damai.
"Dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Palestina, kami percaya Pemerintah Indonesia mampu mengambil tindakan nyata dan memberikan lebih banyak dukungan untuk perdamaian di jalur Gaza," kata Haris Azhar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami juga telah bicara dengan Menteri Luar Negeri Palestina termasuk terkait penyaluran dana satu juta dolar AS," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa setelah menghadiri acara pelantikan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Marty Natalegawa, perkembangan di Gaza semakin lama semakin memburuk dengan lebih dari 70 persen korban adalah warga sipil yang tidak berdosa.
Menlu menegaskan upaya diplomasi akan terus dilakukan termasuk mendesak digelarnya sidang khusus kemanusiaan di PBB.
Apalagi, ujar dia, Israel selama ini kerap tidak mengindahkan aturan-aturan internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga internasional.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia segera menginisiasi pembentukan tim pencari fakta untuk melaporkan terkait kerusakan yang dihasilkan dari serangan Israel kepada Palestina.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merespons situasi ini, diantaranya melalui membentuk misi pencarian fakta dalam waktu tujuh hari ke depan," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.
Kontras mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina yang hanya dua hari pertama agresi itu telah mengakibatkan kematian hingga sebanyak 53 warga Palestina, yang 12 korban tewas di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, brutalitas Israel juga telah mengakibatkan lebih dari 340 orang terluka.
Untuk itu, Haris memaparkan bahwa tim pencari fakta bertanggung jawab untuk membuat laporan mengenai kerusakan, jumlah korban, dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
"Tim Pencari Fakta dapat terdiri dari beberapa entitas, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.
Kontras juga mendesak pemerintah mengoptimalkan pendekatan multilateral melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengedepankan upaya diplomasi, memediasi kedua belah pihak yang berkonflik melalui cara-cara damai.
"Dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Palestina, kami percaya Pemerintah Indonesia mampu mengambil tindakan nyata dan memberikan lebih banyak dukungan untuk perdamaian di jalur Gaza," kata Haris Azhar.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014