Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintahan mendatang perlu membentuk Kementerian Pembangunan Desa karena desa menjadi sumber kedaulatan pangan dan maritim, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan.
"Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa," katanya saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan sektor riil bisa berjalan baik, tergantung dari kemajuan desa.
Fokus utama kementerian tersebut adalah memperkuat basis pertanian dan perikanan seperti ketersediaan air bersih dan irigasi.
"Selain jalan desa tentunya dan penyediaan infrastruktur lainnya," ujar Daniel Johan.
Ia mengatakan setiap desa akan mendapat alokasi dana.
"Nilainya setidaknya satu miliar rupiah per tahun. Ini perlu diawasi dan terkoordinasi dengan baik agar benar-benar efektif dan produktif untuk kemajuan desa," katanya.
Mengenai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menilai masih banyak kabupaten yang membutuhkan.
"Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilebur ke Kementerian Pembangunan Desa, karena selama ini banyak kabupaten tertinggal sangat terbantu oleh program KPDT," kata Daniel Johan.
Tugas kementerian itu, katanya, mengoordinasikan kementerian sektor untuk masuk ke desa sesuai peta potensi dan data relevan lainnya.
Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah usulan terutama menyangkut kementerian pada kabinet mendatang mulai dibicarakan.
Hal itu diantaranya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dianggap tidak bisa menjangkau desa-desa tertinggal karena kabupatennya dianggap relatif sudah baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa," katanya saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan sektor riil bisa berjalan baik, tergantung dari kemajuan desa.
Fokus utama kementerian tersebut adalah memperkuat basis pertanian dan perikanan seperti ketersediaan air bersih dan irigasi.
"Selain jalan desa tentunya dan penyediaan infrastruktur lainnya," ujar Daniel Johan.
Ia mengatakan setiap desa akan mendapat alokasi dana.
"Nilainya setidaknya satu miliar rupiah per tahun. Ini perlu diawasi dan terkoordinasi dengan baik agar benar-benar efektif dan produktif untuk kemajuan desa," katanya.
Mengenai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menilai masih banyak kabupaten yang membutuhkan.
"Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilebur ke Kementerian Pembangunan Desa, karena selama ini banyak kabupaten tertinggal sangat terbantu oleh program KPDT," kata Daniel Johan.
Tugas kementerian itu, katanya, mengoordinasikan kementerian sektor untuk masuk ke desa sesuai peta potensi dan data relevan lainnya.
Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah usulan terutama menyangkut kementerian pada kabinet mendatang mulai dibicarakan.
Hal itu diantaranya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dianggap tidak bisa menjangkau desa-desa tertinggal karena kabupatennya dianggap relatif sudah baik.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014