Pontianak (Antara Kalbar) - Nusa Tenggara Timur dan Maluku adalah dua provinsi yang tidak akan mengalami bonus demografi, karena penataan kependudukan yang kurang baik, kata Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Abidinsyah Siregar.
"Bonus demografi memberi peluang bagi pemerintah untuk investasi pembangunan yang lebih berarti," kata Abidinsyah saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.
Bonus demografi merupakan "jendela emas" bagi kebangkitan suatu daerah ketika jumlah orang yang berketergantungan pada usia produktif di bawah 50 persen.
Dampaknya, investasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan orang-orang berketergantungan tersebut lebih kecil.
"Pemerintah daerah pun akan mengalami pengurangan beban biaya, yang dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih berarti," ujar dia.
Sementara itu, dua provinsi lain mendapat bonus demografi yang amat pendek, yakni Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.
Sedangkan provinsi yang mengalami bonus demografi yang panjang adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali.
Kalbar termasuk provinsi yang mengalami bonus demografi jangka menengah. "Bonus demografi ada, karena desain pola hidup masyarakat Kalbar dahulu baik. Misalnya kawin pada waktunya, jumlah anak diatur sedemikian rupa," ujarnya.
Kalbar dapat memanfaatkannya dengan melakukan antisipasi melalui program strategis serta mengurai apa yang menjadi potensi dari daerah ini, dan bisa diangkat ke tingkat nasional, sehingga Kalbar bisa menjadi pusat pertumbuhan nasional.
Namun yang juga perlu diperhatikan adalah setelah bonus demografi berlalu perlu disiapkan penanganannya.
Bonus demografi dapat gagal ketika jumlah orang yang berketergantungan ini lebih banyak daripada orang-orang yang produktif.
"Mereka adalah anak-anak yang belum bekerja dari ibu-ibu yang kurang memperhitungkan waktu dan jumlah kelahiran. Salah satunya orang-orang yang menikah dini, yang tidak memiliki konsep hidup seperti apa, mau kemana, punya anak mau jadi apa. Ini yang jelas akan menjadi beban," katanya mengingatkan.
(T011/M008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Bonus demografi memberi peluang bagi pemerintah untuk investasi pembangunan yang lebih berarti," kata Abidinsyah saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.
Bonus demografi merupakan "jendela emas" bagi kebangkitan suatu daerah ketika jumlah orang yang berketergantungan pada usia produktif di bawah 50 persen.
Dampaknya, investasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan orang-orang berketergantungan tersebut lebih kecil.
"Pemerintah daerah pun akan mengalami pengurangan beban biaya, yang dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih berarti," ujar dia.
Sementara itu, dua provinsi lain mendapat bonus demografi yang amat pendek, yakni Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.
Sedangkan provinsi yang mengalami bonus demografi yang panjang adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali.
Kalbar termasuk provinsi yang mengalami bonus demografi jangka menengah. "Bonus demografi ada, karena desain pola hidup masyarakat Kalbar dahulu baik. Misalnya kawin pada waktunya, jumlah anak diatur sedemikian rupa," ujarnya.
Kalbar dapat memanfaatkannya dengan melakukan antisipasi melalui program strategis serta mengurai apa yang menjadi potensi dari daerah ini, dan bisa diangkat ke tingkat nasional, sehingga Kalbar bisa menjadi pusat pertumbuhan nasional.
Namun yang juga perlu diperhatikan adalah setelah bonus demografi berlalu perlu disiapkan penanganannya.
Bonus demografi dapat gagal ketika jumlah orang yang berketergantungan ini lebih banyak daripada orang-orang yang produktif.
"Mereka adalah anak-anak yang belum bekerja dari ibu-ibu yang kurang memperhitungkan waktu dan jumlah kelahiran. Salah satunya orang-orang yang menikah dini, yang tidak memiliki konsep hidup seperti apa, mau kemana, punya anak mau jadi apa. Ini yang jelas akan menjadi beban," katanya mengingatkan.
(T011/M008)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014