Jakarta (Antara Kalbar) - Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan kepada berbagai pihak agar tidak menjadwalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diluar kelaziman.
"Kami mencium ada gelagat ingin mereduksi kemeriahan dan partisipasi publik terhadap pelantikan Jokowi dengan membuat skedul jadwal pelantikan Jokowi dimalam hari," kata Fahmi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dirinya mendapat informasi khusus bahwa ada upaya membuat pelantikan Jokowi pada 20 Oktober diluar kelaziman. Apa benar pemerintah menginginkan pelantikan Jokowi-JK di malam hari? tanyanya.
Menurut dia pihaknya tidak mengerti skenario apa yang sedang direncanakan oleh kelompok-kelompok yang kecewa terhadap hasil pilpres kemarin untuk menahan laju dan animo publik terhadap Jokowi-JK.
"Mudah-mudahan upaya pelantikan di malam hari bukan bagian dari strategi penundaan ataupun penggagalan pelantikan Jokowi. Seluruh elemen masyarakat prodemokrasi harus memastikan para pimpinan MPR yang terpilih nanti tidak coba mengganggu apa yang sudah menjadi keputusan rakyat," katanya.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya, Kamis (21/8).
Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, tak ada cara untuk mengubahnya.
Sebelumnya juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang Pilpres 2014. Penetapan dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Selasa (22/7).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami mencium ada gelagat ingin mereduksi kemeriahan dan partisipasi publik terhadap pelantikan Jokowi dengan membuat skedul jadwal pelantikan Jokowi dimalam hari," kata Fahmi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dirinya mendapat informasi khusus bahwa ada upaya membuat pelantikan Jokowi pada 20 Oktober diluar kelaziman. Apa benar pemerintah menginginkan pelantikan Jokowi-JK di malam hari? tanyanya.
Menurut dia pihaknya tidak mengerti skenario apa yang sedang direncanakan oleh kelompok-kelompok yang kecewa terhadap hasil pilpres kemarin untuk menahan laju dan animo publik terhadap Jokowi-JK.
"Mudah-mudahan upaya pelantikan di malam hari bukan bagian dari strategi penundaan ataupun penggagalan pelantikan Jokowi. Seluruh elemen masyarakat prodemokrasi harus memastikan para pimpinan MPR yang terpilih nanti tidak coba mengganggu apa yang sudah menjadi keputusan rakyat," katanya.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya, Kamis (21/8).
Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, tak ada cara untuk mengubahnya.
Sebelumnya juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang Pilpres 2014. Penetapan dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Selasa (22/7).
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014