Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Mustar mengatakan perlu diambil langkah berupa rekayasa kebijakan untuk daerah yang diproyeksikan tidak menikmati bonus demografi.
"Di Kalbar, ada dua daerah yang diperkirakan tidak menikmati bonus demografi, yakni Kabupaten Landak dan Kabupaten Sambas," kata Mustar saat focus group discussion bersama media tentang "Remaja dan Bonus Demografi" yang digelar Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) dan BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Senin.
Menurut dia, ada sejumlah penyebab sehingga dua kabupaten itu diproyeksikan tidak mendapat bonus demografi. Diantaranya tingkat kelahiran yang tinggi terutama bagi generasi muda, dan penduduk usia produktif banyak yang keluar daerah.
Bonus Demografi adalah suatu keuntungan yang dinikmati sebuah negara karena proporsi penduduk produktif yakni dalam rentang usia 15-64 tahun lebih besar dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.
Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami bonus demografi mengingat jumlah penduduk usia produktif tersebut mencapai 60 persen. Artinya, penduduk produktif hanya menanggung biaya hidup penduduk tidak produktif dengan usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas.
Ia menambahkan, sesuai perkiraan, jumlah penduduk Kalbar pada tahun 2014 diperkirakan 4,7 juta jiwa. Namun data dari Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kalbar, jumlahnya sudah 5,2 juta jiwa. "Artinya, ada selisih 500 ribu jiwa. Tapi sepertinya tidak muncul kepanikan, padahal ini dampaknya luas, karena menyangkut penyediaan fasilitas publik di Kalbar," kata dia.
Ia melanjutkan, rekayasa kebijakan dibutuhkan karena banyak langkah yang ingin dilakukan BKKBN tapi beraada diluar kewenangan.
Dalam diskusi tersebut muncul berbagai pendapat dan usulan mengenai remaja dan bonus demografi. Angga misalnya dari Mimbar Untan, mengaku belum mengetahui tentang bonus demografi.
Selain itu, ada sebuah sekolah di jenjang SMP di Kota Pontianak yang tingkah laku siswanya jauh lebih dewasa dibanding usia. Ketika dipertanyakan ke pihak sekolah, tidak mendapat respon yang baik.
Sementara Abelnus asal Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang bekerja di harian Rakyat Kalbar menuturkan, saat ini banyak pekerja dari luar daerah di sektor perkebunan.
"Mereka datang dan menempati posisi tertentu, seolah abai dengan penduduk lokal," kata Abelnus.
Hasil dari diskusi terbatas itu diantaranya, perlunya peningkatan sosialisasi ke orang tua tentang problema remaja serta bonus demografi. Kemudian, penguatan kapasitas serta memperbanyak ruang publik bagi kalangan remaja agar mendapat tempat untuk berkreasi.
Selain itu, memperkuat peran sekolah karena berfungsi sebagai pembentuk karakter, sedangkan bagi media, berupa memberi pelatihan ke remaja tentang jurnalistik agar isu terkait lebih tersebar ke semua lini.
***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Di Kalbar, ada dua daerah yang diperkirakan tidak menikmati bonus demografi, yakni Kabupaten Landak dan Kabupaten Sambas," kata Mustar saat focus group discussion bersama media tentang "Remaja dan Bonus Demografi" yang digelar Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) dan BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Senin.
Menurut dia, ada sejumlah penyebab sehingga dua kabupaten itu diproyeksikan tidak mendapat bonus demografi. Diantaranya tingkat kelahiran yang tinggi terutama bagi generasi muda, dan penduduk usia produktif banyak yang keluar daerah.
Bonus Demografi adalah suatu keuntungan yang dinikmati sebuah negara karena proporsi penduduk produktif yakni dalam rentang usia 15-64 tahun lebih besar dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.
Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami bonus demografi mengingat jumlah penduduk usia produktif tersebut mencapai 60 persen. Artinya, penduduk produktif hanya menanggung biaya hidup penduduk tidak produktif dengan usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas.
Ia menambahkan, sesuai perkiraan, jumlah penduduk Kalbar pada tahun 2014 diperkirakan 4,7 juta jiwa. Namun data dari Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kalbar, jumlahnya sudah 5,2 juta jiwa. "Artinya, ada selisih 500 ribu jiwa. Tapi sepertinya tidak muncul kepanikan, padahal ini dampaknya luas, karena menyangkut penyediaan fasilitas publik di Kalbar," kata dia.
Ia melanjutkan, rekayasa kebijakan dibutuhkan karena banyak langkah yang ingin dilakukan BKKBN tapi beraada diluar kewenangan.
Dalam diskusi tersebut muncul berbagai pendapat dan usulan mengenai remaja dan bonus demografi. Angga misalnya dari Mimbar Untan, mengaku belum mengetahui tentang bonus demografi.
Selain itu, ada sebuah sekolah di jenjang SMP di Kota Pontianak yang tingkah laku siswanya jauh lebih dewasa dibanding usia. Ketika dipertanyakan ke pihak sekolah, tidak mendapat respon yang baik.
Sementara Abelnus asal Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang bekerja di harian Rakyat Kalbar menuturkan, saat ini banyak pekerja dari luar daerah di sektor perkebunan.
"Mereka datang dan menempati posisi tertentu, seolah abai dengan penduduk lokal," kata Abelnus.
Hasil dari diskusi terbatas itu diantaranya, perlunya peningkatan sosialisasi ke orang tua tentang problema remaja serta bonus demografi. Kemudian, penguatan kapasitas serta memperbanyak ruang publik bagi kalangan remaja agar mendapat tempat untuk berkreasi.
Selain itu, memperkuat peran sekolah karena berfungsi sebagai pembentuk karakter, sedangkan bagi media, berupa memberi pelatihan ke remaja tentang jurnalistik agar isu terkait lebih tersebar ke semua lini.
***3***
Editor : Catur Ujianto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014