Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan pentingnya pengendalian jumlah penduduk karena berkaitan dengan ancaman terjadinya krisis pangan.
"Sehingga perlu bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengatasi lonjakan penduduk," kata Cornelis saat melantik Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Saat ini, lanjut dia, jumlah penduduk masih bertumpu di Pulau Jawa. Meski kepadatan penduduk di Kalbar rendah, namun bukan berarti masalah kependudukan dapat diabaikan.
"Karena menyangkut atas kualitas manusia di suatu daerah," kata dia.
Ia mengakui, di era pemerintahan Presiden Soeharto, untuk masalah kependudukan di Indonesia, banyak didukung oleh badan internasional. "Jumlah penduduk pun dapat ditekan hingga di kisaran satu persen," ujar Cornelis.
Bagi Cornelis, masalah KB dan kependudukan bukan hal yang baru. Ia sudah berkutat dengan hal itu sejak menjadi camat di Kabupaten Landak.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar yang baru dilantik, Mustar menambahkan, ada sejumlah tantangan dalam program KB dan kependudukan di provinsi itu.
Di Kalbar, kata dia, angka kelahiran di usia remaja lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
"Sehingga perlu diambil kebijakan khusus untuk mengantisipasi hal itu," katanya menegaskan.
Selain itu, mengantisipasi bonus demografi yang diprediksi akan dinikmati Kalbar sekitar 10 tahun hingga 20 tahun mendatang.
"Tapi, di Kalbar, ada dua daerah yang diperkirakan tidak menikmati bonus demografi, yakni Kabupaten Landak dan Kabupaten Sambas," kata dia.
Menurut dia, ada sejumlah penyebab sehingga dua kabupaten itu diproyeksikan tidak mendapat bonus demografi. Diantaranya tingkat kelahiran yang tinggi terutama bagi generasi muda, dan penduduk usia produktif banyak yang keluar daerah.
Bonus Demografi adalah suatu keuntungan yang dinikmati sebuah negara karena proporsi penduduk produktif yakni dalam rentang usia 15-64 tahun lebih besar dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.
Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami bonus demografi mengingat jumlah penduduk usia produktif tersebut mencapai 60 persen. Artinya, penduduk produktif hanya menanggung biaya hidup penduduk tidak produktif dengan usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas.
Mustar sebelumnya menjadi pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar menggantikan Dwi Listyawardani yang pindah menjadi kepala di Provinsi Jawa Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Sehingga perlu bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengatasi lonjakan penduduk," kata Cornelis saat melantik Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Saat ini, lanjut dia, jumlah penduduk masih bertumpu di Pulau Jawa. Meski kepadatan penduduk di Kalbar rendah, namun bukan berarti masalah kependudukan dapat diabaikan.
"Karena menyangkut atas kualitas manusia di suatu daerah," kata dia.
Ia mengakui, di era pemerintahan Presiden Soeharto, untuk masalah kependudukan di Indonesia, banyak didukung oleh badan internasional. "Jumlah penduduk pun dapat ditekan hingga di kisaran satu persen," ujar Cornelis.
Bagi Cornelis, masalah KB dan kependudukan bukan hal yang baru. Ia sudah berkutat dengan hal itu sejak menjadi camat di Kabupaten Landak.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar yang baru dilantik, Mustar menambahkan, ada sejumlah tantangan dalam program KB dan kependudukan di provinsi itu.
Di Kalbar, kata dia, angka kelahiran di usia remaja lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
"Sehingga perlu diambil kebijakan khusus untuk mengantisipasi hal itu," katanya menegaskan.
Selain itu, mengantisipasi bonus demografi yang diprediksi akan dinikmati Kalbar sekitar 10 tahun hingga 20 tahun mendatang.
"Tapi, di Kalbar, ada dua daerah yang diperkirakan tidak menikmati bonus demografi, yakni Kabupaten Landak dan Kabupaten Sambas," kata dia.
Menurut dia, ada sejumlah penyebab sehingga dua kabupaten itu diproyeksikan tidak mendapat bonus demografi. Diantaranya tingkat kelahiran yang tinggi terutama bagi generasi muda, dan penduduk usia produktif banyak yang keluar daerah.
Bonus Demografi adalah suatu keuntungan yang dinikmati sebuah negara karena proporsi penduduk produktif yakni dalam rentang usia 15-64 tahun lebih besar dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.
Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami bonus demografi mengingat jumlah penduduk usia produktif tersebut mencapai 60 persen. Artinya, penduduk produktif hanya menanggung biaya hidup penduduk tidak produktif dengan usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas.
Mustar sebelumnya menjadi pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar menggantikan Dwi Listyawardani yang pindah menjadi kepala di Provinsi Jawa Timur.
Editor : Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014